Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajak jajaran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) setempat bersama-sama menjaga situasi kondusif menjelang Pemilu 2024 agar pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan lancar.
"Indonesia bersiap menggelar perhelatan demokrasi berupa Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pesta demokrasi ini membutuhkan energi dan sinergi," ujar Penjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi saat membuka Rapat Koordinasi FPK di Balikpapan, Senin.
Ia mengatakan peran FPK strategis dalam mendukung tercipta situasi kondusif daerah agar pesta demokrasi berjalan sukses, demi kelancaran pembangunan daerah dan negara dari masa ke masa.
FPK memiliki tanggung jawab besar membangun semangat kebinekaan dan kebersamaan di daerah, sehingga situasi kondusif Kaltim dapat terus terjaga. Apalagi, Kaltim telah mendapat julukan "Indonesia Mini" karena berbagai suku dan agama dari Nusantara ada di daerah itu.
Sebagai pelajaran, katanya, masyarakat pernah terbelah akibat dukungan yang berbeda pada perhelatan pesta demokrasi 2019, sehingga saat itu memunculkan dua julukan, "kecebong dan kampret".
"Perbedaan dukungan tersebut terus terbawa hingga sekarang karena sebagian pendukung masih ada yang belum bisa menerima, padahal para elit politik sudah bersatu untuk melanjutkan pembangunan di negeri ini," ujar Riza.
Ia berharap, fenomena "kecebong dan kampret" atau julukan sejenisnya tidak ada lagi di Pemilu 2024.
Ia mengajak semua pihak menjadikan pesta demokrasi benar-benar sebagai pesta, yakni semua peserta tetap gembira ketika pesta berakhir baik bagi yang menang maupun kalah.
Hal yang juga tidak kalah penting, lanjut dia, tentang keputusan pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Jakarta ke Kaltim yang saat ini dalam proses pembangunan dan telah disahkan dengan undang-undang.
"Pemindahan IKN ke Kaltim merupakan bukti kesungguhan negara membangun pusat pemerintahan baru, sehingga sudah sepatutnya warga Kaltim bersyukur atas pemindahan IKN Nusantara ke 'Benua Etam' ini," katanya.
Untuk itu, semua elemen di Kaltim diajaknya terus membangun situasi kondusif daerah, sebagai modal dasar lancarnya pembangunan, sekaligus menjadi kepercayaan bagi investor untuk berinvestasi di Kaltim.
"Selama ini warga Kaltim telah menunjukkan kedewasaan dalam membangun harmoni dan kebersamaan, sehingga memberikan rasa aman bagi siapa pun yang datang dan tinggal. Untuk itu, mari kita pertahankan kondisi yang aman dan damai ini," katanya.
Rakor ini menghadirkan tiga pembicara, yakni Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, Sekretaris FPK Kaltim Ahmad Jubaidi, dan Analis Kebijakan Ahli Muda Subdit Pembauran Kebangsaan dan Pelestarian Bhinneka Tungal Ika Dirjen Polpum Kemendagri Rakhmad Rahadian.(ADV/Diskominfo)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
"Indonesia bersiap menggelar perhelatan demokrasi berupa Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pesta demokrasi ini membutuhkan energi dan sinergi," ujar Penjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi saat membuka Rapat Koordinasi FPK di Balikpapan, Senin.
Ia mengatakan peran FPK strategis dalam mendukung tercipta situasi kondusif daerah agar pesta demokrasi berjalan sukses, demi kelancaran pembangunan daerah dan negara dari masa ke masa.
FPK memiliki tanggung jawab besar membangun semangat kebinekaan dan kebersamaan di daerah, sehingga situasi kondusif Kaltim dapat terus terjaga. Apalagi, Kaltim telah mendapat julukan "Indonesia Mini" karena berbagai suku dan agama dari Nusantara ada di daerah itu.
Sebagai pelajaran, katanya, masyarakat pernah terbelah akibat dukungan yang berbeda pada perhelatan pesta demokrasi 2019, sehingga saat itu memunculkan dua julukan, "kecebong dan kampret".
"Perbedaan dukungan tersebut terus terbawa hingga sekarang karena sebagian pendukung masih ada yang belum bisa menerima, padahal para elit politik sudah bersatu untuk melanjutkan pembangunan di negeri ini," ujar Riza.
Ia berharap, fenomena "kecebong dan kampret" atau julukan sejenisnya tidak ada lagi di Pemilu 2024.
Ia mengajak semua pihak menjadikan pesta demokrasi benar-benar sebagai pesta, yakni semua peserta tetap gembira ketika pesta berakhir baik bagi yang menang maupun kalah.
Hal yang juga tidak kalah penting, lanjut dia, tentang keputusan pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Jakarta ke Kaltim yang saat ini dalam proses pembangunan dan telah disahkan dengan undang-undang.
"Pemindahan IKN ke Kaltim merupakan bukti kesungguhan negara membangun pusat pemerintahan baru, sehingga sudah sepatutnya warga Kaltim bersyukur atas pemindahan IKN Nusantara ke 'Benua Etam' ini," katanya.
Untuk itu, semua elemen di Kaltim diajaknya terus membangun situasi kondusif daerah, sebagai modal dasar lancarnya pembangunan, sekaligus menjadi kepercayaan bagi investor untuk berinvestasi di Kaltim.
"Selama ini warga Kaltim telah menunjukkan kedewasaan dalam membangun harmoni dan kebersamaan, sehingga memberikan rasa aman bagi siapa pun yang datang dan tinggal. Untuk itu, mari kita pertahankan kondisi yang aman dan damai ini," katanya.
Rakor ini menghadirkan tiga pembicara, yakni Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, Sekretaris FPK Kaltim Ahmad Jubaidi, dan Analis Kebijakan Ahli Muda Subdit Pembauran Kebangsaan dan Pelestarian Bhinneka Tungal Ika Dirjen Polpum Kemendagri Rakhmad Rahadian.(ADV/Diskominfo)
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022