Samarinda (ANTARA Kaltim)-Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dirasa tidak tepat karena waktunya bersamaan dengan pendaftaran siswa baru disemua tingkatan. Belum lagi momen Bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari.
Seperti diketahui BBM sudah diputuskan naik pada 17 Juni lalu, DPR-RI dalam rapat paripurna mengesahkan kenaikan harga BBM bersubsidi, untuk premium yang awalnya seharga Rp4.500 per liter menjadi Rp 6.500. Serta untuk solar awalnya seharga Rp4.500 menjadi Rp 5.500.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Safuad merespon hal ini. "Sedari awal fraksi saya (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Red) menolak keras kenaikan BBM bersubsidi, apalagi waktu yang digunakan untuk kenaikan sangat tidak tepat, hanya menambah beban ekonomi masyarakat, terkhusus di Kaltim," tegas Legislator asal daerah pemilihan V yaitu Bulungan, Nunukan, Tarakan, Malinau, TanaTidung.
Ia menambahkan ketidak jelian pemerintah melihat situasi bisa dipastikan berefek buruk pada masyarakat. "Entah disengaja atau tidak keputusan menaikannya dimomen-momen yang menuntut masyarakat mengeluarkan uang seperti biaya masuk sekolah dan segala kebutuhan persiapan menjelang bulan puasa, sedikit banyaknya mengganggu keuangan karena berlangsung serentak," jelas Safuad.
Dukungan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan BBM, dinilai safuad bukan solusi tepat.
"Berkaitan dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bukan merupakan jalan keluar, BLSM hanya bersifat sementara dengan angka tiga ratus ribu rupiah untuk 2 bulan tak sebanding dengan efek panjang yang diakibatkan kenaikan BBM ini," ucapnya (Dit/dhi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Seperti diketahui BBM sudah diputuskan naik pada 17 Juni lalu, DPR-RI dalam rapat paripurna mengesahkan kenaikan harga BBM bersubsidi, untuk premium yang awalnya seharga Rp4.500 per liter menjadi Rp 6.500. Serta untuk solar awalnya seharga Rp4.500 menjadi Rp 5.500.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Safuad merespon hal ini. "Sedari awal fraksi saya (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Red) menolak keras kenaikan BBM bersubsidi, apalagi waktu yang digunakan untuk kenaikan sangat tidak tepat, hanya menambah beban ekonomi masyarakat, terkhusus di Kaltim," tegas Legislator asal daerah pemilihan V yaitu Bulungan, Nunukan, Tarakan, Malinau, TanaTidung.
Ia menambahkan ketidak jelian pemerintah melihat situasi bisa dipastikan berefek buruk pada masyarakat. "Entah disengaja atau tidak keputusan menaikannya dimomen-momen yang menuntut masyarakat mengeluarkan uang seperti biaya masuk sekolah dan segala kebutuhan persiapan menjelang bulan puasa, sedikit banyaknya mengganggu keuangan karena berlangsung serentak," jelas Safuad.
Dukungan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan BBM, dinilai safuad bukan solusi tepat.
"Berkaitan dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bukan merupakan jalan keluar, BLSM hanya bersifat sementara dengan angka tiga ratus ribu rupiah untuk 2 bulan tak sebanding dengan efek panjang yang diakibatkan kenaikan BBM ini," ucapnya (Dit/dhi)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013