Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono meyakini digitalisasi akan mentransformasi Indonesia menjadi negara maju berpenghasilan tinggi.
"Transformasi digital di bidang keuangan yang dilakukan bersama oleh regulator dan industri akan mampu menjawab tantangan di era normal baru," kata Doni dalam Side Event Presidensi G20 Indonesia di Jakarta, Selasa.
Selain itu, transformasi digital di bidang keuangan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Ia menuturkan melalui digitalisasi, inklusi keuangan juga dapat meningkatkan produktivitas dan inklusifitas ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di kalangan UMKM.
Menyikapi perkembangan ini, regulator tetap perlu mewaspadai inovasi dan tantangan perkembangan teknologi yang dihadapi.
"Untuk itu, regulator perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong, berinovasi, dan memitigasi risiko," ujarnya.
Doni mengatakan hal tersebut sesuai dengan salah satu dari 10 prinsip yang digariskan dalam prinsip tingkat tinggi G20 tentang inklusi keuangan digital, yang diluncurkan pada tahun 2016.
Dalam Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022, inklusi keuangan digital juga dijadikan prioritas utama, sehingga hasil keseluruhan dari kepresidenan adalah untuk mengembangkan kerangka kerja inklusi keuangan dan bagaimana menggunakan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Kerangka kerja ini akan didukung oleh beberapa laporan di bidang keuangan digital inklusif dan keuangan UMKM, sejalan dengan rencana aksi inklusi keuangan G20.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
"Transformasi digital di bidang keuangan yang dilakukan bersama oleh regulator dan industri akan mampu menjawab tantangan di era normal baru," kata Doni dalam Side Event Presidensi G20 Indonesia di Jakarta, Selasa.
Selain itu, transformasi digital di bidang keuangan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Ia menuturkan melalui digitalisasi, inklusi keuangan juga dapat meningkatkan produktivitas dan inklusifitas ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di kalangan UMKM.
Menyikapi perkembangan ini, regulator tetap perlu mewaspadai inovasi dan tantangan perkembangan teknologi yang dihadapi.
"Untuk itu, regulator perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong, berinovasi, dan memitigasi risiko," ujarnya.
Doni mengatakan hal tersebut sesuai dengan salah satu dari 10 prinsip yang digariskan dalam prinsip tingkat tinggi G20 tentang inklusi keuangan digital, yang diluncurkan pada tahun 2016.
Dalam Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022, inklusi keuangan digital juga dijadikan prioritas utama, sehingga hasil keseluruhan dari kepresidenan adalah untuk mengembangkan kerangka kerja inklusi keuangan dan bagaimana menggunakan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Kerangka kerja ini akan didukung oleh beberapa laporan di bidang keuangan digital inklusif dan keuangan UMKM, sejalan dengan rencana aksi inklusi keuangan G20.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022