Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sebagai tahapan penting menuju Pilkada yang sukses, Komisi I DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait di Gedung DPRD Kaltim lantai 6, Senin (18/3).
Pimpinan Rapat Wakil Ketua Komisi I, Pdt Yefta Berto didampingi Sekretaris Komisi I, Syaparudin dan anggota Komisi I antara lain, HM Arsyad Thalib, H Suwandi, H Rakhmat Majid Gani, Syaparudin serta Sekretaris Dewan, dan H Fachruddin Djaprie mengatakan item anggaran menjadi pembahasan penting pertemuan itu.
"Dukungan Anggaran menjadi perhatian, dari pemaparan Bawaslu dan Polda Kaltim terkait persiapan operasional Pilkada mendatang," kata Yefta Berto.
Hadir dalam pertemuan tersebut yakni KPUD Kaltim, Polda Kaltim, KPID Kaltim, Biro Pemerintahan Setprov Kaltim, Kesbangpol Kaltim, Kesbangpol Bontang, Kesbangpol Kukar dan Bawaslu Kaltim.
Diketahui, Bawaslu dan Polda Kaltim merupakan unsur penting kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi yang lebih baik di Kaltim. Baik Polda maupun Bawaslu anggarannya perlu disempurnakan kembali.
"Usulan akan di anggarkan di APBD 2013 Perubahan, seperti anggaran bagi Bawaslu Kaltim pada Pilkada sebelumnya, Rp16 miliar ternyata tidak cukup. Sebab hanya menjangkau pengawasan di tingkat Kecamatan saja. Inilah yang harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai dana telah ditetapkan, tetapi hasilnya tidak maksimal," kata Yefta Berto.
Sementara usulan dana pengamanan pengiriman logistik Pilkada oleh Polda Kaltim diusulkan langsung masuk melalui Polda. “Awalnya masuk dalam anggaran KPUD, namun atas pertimbangan efisiensi maka kebutuhan dana lebih baik langsung masuk melalui pos anggaran Polda," jelas Yefta Berto.
Selain itu, beberapa hal yang dinilai perlu koordinasi lebih lanjut. Seperti, akurasi data kependudukan Kaltim oleh KPUD bersama Biro pemerintahan dan Badan Pusat Statistik, juga diuraikan.
"Data ini berpotensi rawan disalahgunakan ketika data tidak akurat. Celah ini juga yang berpotensi terganggunya keamanan proses pilkada," urai Yefta Berto lagi.
Tak heran koordinasi yang intens antar semua pihak sangat diyakini meminimalisir bahkan menghindari potensi pelanggaran dan konflik.
"Diharapkan semuanya bisa saling bekerjasama dan melakukan koordinasi berkesinambungan agar menutup celah-celah penyebab konflik," harap Yefta Berto.
Pada pertemuan itu juga, KPUD menguraikan secara umum permasalahan Pilkada di Kaltim. Seperti penetapan pasangan calon peserta Pemilu, penetapan pasangan calon terpilih, pergantian pengurus partai, penarikan kembali dukungan oleh partai politik, pendukung calon perorangan tidak merasa mendukung, pendukung calon perorangan menarik dukungan serta tidak sahnya syarat administrasi yang digunakan.
Juga disinggung acuan-acuan yang menjadi pedoman dan payung hukum bagi pejabat maupun anggota Dewan yang mencalonkan diri. Sebab pada wilayah ini seringkali terjadi kesimpangsiuran kebijakan, konsekuensi dan keputusan menindaklanjutinya.
"Jangan sampai terjadi multi tafsir, harus ada acuan jelas atas aturannya. Semua ada proses, jika aturannya dipahami bersama, akan membantu terhindar dari pelanggaran hukum," jelas Yefta Berto.
Lebih jauh, Komisi I mengapresiasi semua pihak yang telah mengupayakan persiapan menghadapi Pilkada yang nantinya juga bakal jadi acuan persiapan Pileg dan Pilpres 2014, yang waktu pelaksanaannya berdekatan.
"Sejauh ini persiapan mereka cukup baik, koordinasi melalui pertemuan ini tentu akan semakin memantapkan persiapan. Bagaimanapun, kerjasama yang baik akan membantu kelancaran pelaksanaan," papar Yefta Berto. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/dhi/mir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Pimpinan Rapat Wakil Ketua Komisi I, Pdt Yefta Berto didampingi Sekretaris Komisi I, Syaparudin dan anggota Komisi I antara lain, HM Arsyad Thalib, H Suwandi, H Rakhmat Majid Gani, Syaparudin serta Sekretaris Dewan, dan H Fachruddin Djaprie mengatakan item anggaran menjadi pembahasan penting pertemuan itu.
"Dukungan Anggaran menjadi perhatian, dari pemaparan Bawaslu dan Polda Kaltim terkait persiapan operasional Pilkada mendatang," kata Yefta Berto.
Hadir dalam pertemuan tersebut yakni KPUD Kaltim, Polda Kaltim, KPID Kaltim, Biro Pemerintahan Setprov Kaltim, Kesbangpol Kaltim, Kesbangpol Bontang, Kesbangpol Kukar dan Bawaslu Kaltim.
Diketahui, Bawaslu dan Polda Kaltim merupakan unsur penting kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi yang lebih baik di Kaltim. Baik Polda maupun Bawaslu anggarannya perlu disempurnakan kembali.
"Usulan akan di anggarkan di APBD 2013 Perubahan, seperti anggaran bagi Bawaslu Kaltim pada Pilkada sebelumnya, Rp16 miliar ternyata tidak cukup. Sebab hanya menjangkau pengawasan di tingkat Kecamatan saja. Inilah yang harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai dana telah ditetapkan, tetapi hasilnya tidak maksimal," kata Yefta Berto.
Sementara usulan dana pengamanan pengiriman logistik Pilkada oleh Polda Kaltim diusulkan langsung masuk melalui Polda. “Awalnya masuk dalam anggaran KPUD, namun atas pertimbangan efisiensi maka kebutuhan dana lebih baik langsung masuk melalui pos anggaran Polda," jelas Yefta Berto.
Selain itu, beberapa hal yang dinilai perlu koordinasi lebih lanjut. Seperti, akurasi data kependudukan Kaltim oleh KPUD bersama Biro pemerintahan dan Badan Pusat Statistik, juga diuraikan.
"Data ini berpotensi rawan disalahgunakan ketika data tidak akurat. Celah ini juga yang berpotensi terganggunya keamanan proses pilkada," urai Yefta Berto lagi.
Tak heran koordinasi yang intens antar semua pihak sangat diyakini meminimalisir bahkan menghindari potensi pelanggaran dan konflik.
"Diharapkan semuanya bisa saling bekerjasama dan melakukan koordinasi berkesinambungan agar menutup celah-celah penyebab konflik," harap Yefta Berto.
Pada pertemuan itu juga, KPUD menguraikan secara umum permasalahan Pilkada di Kaltim. Seperti penetapan pasangan calon peserta Pemilu, penetapan pasangan calon terpilih, pergantian pengurus partai, penarikan kembali dukungan oleh partai politik, pendukung calon perorangan tidak merasa mendukung, pendukung calon perorangan menarik dukungan serta tidak sahnya syarat administrasi yang digunakan.
Juga disinggung acuan-acuan yang menjadi pedoman dan payung hukum bagi pejabat maupun anggota Dewan yang mencalonkan diri. Sebab pada wilayah ini seringkali terjadi kesimpangsiuran kebijakan, konsekuensi dan keputusan menindaklanjutinya.
"Jangan sampai terjadi multi tafsir, harus ada acuan jelas atas aturannya. Semua ada proses, jika aturannya dipahami bersama, akan membantu terhindar dari pelanggaran hukum," jelas Yefta Berto.
Lebih jauh, Komisi I mengapresiasi semua pihak yang telah mengupayakan persiapan menghadapi Pilkada yang nantinya juga bakal jadi acuan persiapan Pileg dan Pilpres 2014, yang waktu pelaksanaannya berdekatan.
"Sejauh ini persiapan mereka cukup baik, koordinasi melalui pertemuan ini tentu akan semakin memantapkan persiapan. Bagaimanapun, kerjasama yang baik akan membantu kelancaran pelaksanaan," papar Yefta Berto. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/dhi/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013