Penajam (ANTARA Kaltim) - Kalangan masyarakat peduli HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur berpatungan secara pribadi untuk membiayai kebutuhan suplemen bagi para penderita penyakit itu karena tidak ada anggaran di dinas kesehatan setempat.
Ketua Komunitas Peduli HIV/AIDS (KPA) Plus PPU, Jodi, Jumat, mengungkapkan, pihaknya sudah mengecek anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten PPU, ternyata memang tidak dianggarkan untuk pembelian suplemen bagi penderita HIV/AIDS.
"Dinas Kesehatan PPU tidak menganggarkan pembelian suplemen makanan untuk orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) di APBD 2013, termasuk juga anggaran untuk sosialisasi dan pencegahan HIV/AIDS," katanya.
Dengan tidak adanya dana dari APBD, kalangan peduli HIV/AIDS untuk sementara berpatungan dari biaya pribadi untuk memenuhi kebutuhan suplemen bagi para penderita HIV/AIDS tersebut.
"Ini karena para ODHA di PPU adalah warga miskin sehingga agar bisa hidup sehat mereka harus dibantu. Anggaran suplemen dicoret saat pembahasan. Padahal untuk setiap bulan ODHA itu membutuhkan 4 kotak susu masing-masing berat 80 gram. Sementara ODHA di PPU mencapai 20 orang. Itu artinya setiap bulan dibutuhkan 80 kotak susu," jelasnya.
Selain susu, lanjut Jodi, para penderita HIV/AIDS juga membutuhkan suplemen lain seperti bubur kacang hijau.
Menurutnya, tahun 2012 lalu, pihaknya selalu memberikan bantuan suplemen melalui Dinkes PPU. Dengan tidak adanya anggaran untuk suplemen, maka para kalangan peduli HIV/AIDS harus bahu-membahu atau swadaya untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi mereka.
"Yang jelas satu tahun ini dibutuhkan dana minimal Rp125 juta. Karena tidak ada anggarannya, mau tidak mau kami yang harus membantu secara swadaya," kata Jodi.
Selain itu, tambahnya, anggaran sosialisasi HIV/AIDS juga tidak dianggarkan. Padahal, sosialisasi HIV/AIDS sangat penting guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penyakit ini, terutama bagaimana cara penularan dan pencegahannya.
Jodi mengaku tidak mengetahui kenapa anggaran untuk kebutuhan suplemen dan sosialisasi penyakit HIV/AIDS di Dinkes PPU tidak dianggarkan.
"Penderita penyakit ini, setiap tahun terus mengalami peningkatan. Untuk melakukan pencegahan diperlukan sosialisasi," ujarnya.
Belum tahu
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten PPU Sutiman, ketika dihubungi mengaku belum mengetahui bila dana untuk membantu para penderita HIV/AIDS tidak dianggarkan.
"Padahal anggaran itu kan sangat penting. Kalau memang tidak ada, harus diupayakan agar bisa dianggarkan di APBD Perubahan nanti," tegasnya.
Hal yang sama dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PPU, Habring. Saat dikinfirmasi, Habring mengaku tidak mengetahui anggaran untuk suplemen makanan ODHA dan sosialisasi penyakit HIV/AIDS tidak dianggarkan di APBD 2013.
"Saya juga tidak tahu, kenapa anggaran HIV/AIDS tidak masuk di APBD 2013," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Ketua Komunitas Peduli HIV/AIDS (KPA) Plus PPU, Jodi, Jumat, mengungkapkan, pihaknya sudah mengecek anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten PPU, ternyata memang tidak dianggarkan untuk pembelian suplemen bagi penderita HIV/AIDS.
"Dinas Kesehatan PPU tidak menganggarkan pembelian suplemen makanan untuk orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) di APBD 2013, termasuk juga anggaran untuk sosialisasi dan pencegahan HIV/AIDS," katanya.
Dengan tidak adanya dana dari APBD, kalangan peduli HIV/AIDS untuk sementara berpatungan dari biaya pribadi untuk memenuhi kebutuhan suplemen bagi para penderita HIV/AIDS tersebut.
"Ini karena para ODHA di PPU adalah warga miskin sehingga agar bisa hidup sehat mereka harus dibantu. Anggaran suplemen dicoret saat pembahasan. Padahal untuk setiap bulan ODHA itu membutuhkan 4 kotak susu masing-masing berat 80 gram. Sementara ODHA di PPU mencapai 20 orang. Itu artinya setiap bulan dibutuhkan 80 kotak susu," jelasnya.
Selain susu, lanjut Jodi, para penderita HIV/AIDS juga membutuhkan suplemen lain seperti bubur kacang hijau.
Menurutnya, tahun 2012 lalu, pihaknya selalu memberikan bantuan suplemen melalui Dinkes PPU. Dengan tidak adanya anggaran untuk suplemen, maka para kalangan peduli HIV/AIDS harus bahu-membahu atau swadaya untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi mereka.
"Yang jelas satu tahun ini dibutuhkan dana minimal Rp125 juta. Karena tidak ada anggarannya, mau tidak mau kami yang harus membantu secara swadaya," kata Jodi.
Selain itu, tambahnya, anggaran sosialisasi HIV/AIDS juga tidak dianggarkan. Padahal, sosialisasi HIV/AIDS sangat penting guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penyakit ini, terutama bagaimana cara penularan dan pencegahannya.
Jodi mengaku tidak mengetahui kenapa anggaran untuk kebutuhan suplemen dan sosialisasi penyakit HIV/AIDS di Dinkes PPU tidak dianggarkan.
"Penderita penyakit ini, setiap tahun terus mengalami peningkatan. Untuk melakukan pencegahan diperlukan sosialisasi," ujarnya.
Belum tahu
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten PPU Sutiman, ketika dihubungi mengaku belum mengetahui bila dana untuk membantu para penderita HIV/AIDS tidak dianggarkan.
"Padahal anggaran itu kan sangat penting. Kalau memang tidak ada, harus diupayakan agar bisa dianggarkan di APBD Perubahan nanti," tegasnya.
Hal yang sama dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PPU, Habring. Saat dikinfirmasi, Habring mengaku tidak mengetahui anggaran untuk suplemen makanan ODHA dan sosialisasi penyakit HIV/AIDS tidak dianggarkan di APBD 2013.
"Saya juga tidak tahu, kenapa anggaran HIV/AIDS tidak masuk di APBD 2013," ujarnya. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013