Samarinda (ANTARA Kaltim) - Menjadi salah satu lumbung padi di Kaltim, pertanian di Penajam Paser Utara (PPU) sudah sepantasnya  terus mendapat perhatian.

Hasil produksi pertanian aktif 2012 mencapai 69.524 ton, adalah bukti potensi daerah itu. Sangat disayangkan jika mengelolaan outputnya malah dikuasai oleh para tengkulak.

Info juga menyebutkan darai angka itu sepesikasinya adalah, padi sawah 66.179 ton, padi gunung 3.344 ton, dari empat kecamatan  produksi mencapai  69.524 ton atau 12.977 hektar luas tanam.  

Selain padi, tanaman palawija, seperti jagung, hingga akhir 2012 mencapai 77 ton dengan luas tanam 247 hektar, kedelai 7 ton atau luas 6 hektar, sementara  kacang tanah 33 ton pada  26 hektar luas tanam.  Belum lagi kacang hijau produksi sebanyak 4 ton dilokasi tanah 7 hektar, ubi kayu 1.224 ton pada 86 luas panen, dan ubi jalar 949 ton di 99 hektar luas tanam.

Hal yang sangat wajar jika DPRD Kaltim meminta Pemprov harus memprioritaskan segala aspek yang mendorong kemajuan pertanian di PPU. 

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi II, Sofian Nur yang menginginkan perhatian pemerintah terhadap beberapa hal yang mendukung kesuksesan program pertanian, seperti pembukaan lahan persawahan baru, bantuan alat-alat pertanian, perbaikan dan pembuatan waduk, pengairan atau saluran irigasi yang tidak berfungsi maksimal. 

Juga pengadaan handtraktor, akses jalan antar desa atau jalan usaha tani  untuk mengangkut hasil pertanian serta kemudahan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Diharapkan juga ada penambahan pembangunan lumbung padi karena tidak seimbang dengan produksi yang mencapai puluhan ribu ton per  tahun. Lumbung padi di PPU yang jumlahnya hanya tiga, diharapkan ditambah menjadi lima," ungkap Politisi Asal Fraksi Partai Demokrat ini.

Wakil Rakyat Asal Dapil Balikpapan, PPU dan Paser ini menyebutkan selama ini dana bantuan dari Pemprov Kaltim tidak merata dan terlalu kecil. Oleh karenanya petani terpaksa menjual hasil panen kepada tengkulak, sebab pemerintah dianggap hampir tak punya perhatian.

"Seharusnya Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi turun tangan membeli surplus produksi tersebut, sehingga petani menikmati harga jual yang layak," sebutnya.

Selain itu, Sofian Nur juga mengharapkan perhatian pemerintah terhadap kerusakan jalan usaha tani, jalan produksi atau jalan lingkungan dan jalan poros desa.

"Perbaikan jalan usaha tani tersebut diharapkan agar dapat dipergunakan oleh masyarakat desa dalam memasarkan hasil produksinya," katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/dhi/mir)

Pewarta:

Editor : Arief Mujayatno


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013