Samarinda (ANTARA Kaltim) - Menghadapi dampak negatif cuaca ekstrim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) melalui juru bicaranya, H Gunawarman mengingatkan para nelayan sebaiknya tidak melaut, karena  gelombang masih sangat tinggi. Begitu pula dengan kapal-kapal kecil, sebaiknya tidak dipaksakan berlayar.

"Instansi terkait, seperti Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota hendaknya terus menerus memberikan informasi tentang perkembangan cuaca, sehingga para nelayan maupun pemilik kapal dapat menghindari bahaya yang mungkin saja terjadi di tengah laut," kata Gunawarman ketika menyampaikan tanggapan fraksinya terhadap pendapat kepala daerah soal dua Raperda inisiatif Dewan, yakni Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah dan Raperda tentang Reklamasi Pasca Tambang, pada rapat paripurna IV yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, H Hadi Mulyadi, Kamis (17/1).
 
Fraksi PKS juga meminta  Administratur Pelabuhan (Adpel) dapat melarang kapal-kapal berlayar,  bila cuaca sedang buruk dan gelombang laut membahayakan keselamatan pelayaran.

Kewaspadaan dan kesiapsiagaan juga harus dilakukan menghadapi bencana banjir dan tanah longsor yang kerapkali terjadi di musim hujan ekstrim. Musibah banjir dan tanah longsor yang menelan korban jiwa, seperti di Balikpapan 2012 lalu, diharapkan dapat dicegah.

Kondisi Waduk Benanga Samarinda yang  semakin tua, juga patut diwaspadai bersama. Jangan sampai jebol, seperti kejadian tahun 1998 yang menyebabkan puluhan ribu rumah di Ibukota Kaltim direndam banjir, termasuk Bandara Temindung Samarinda.

"Paling tidak, apabila kita semua siap siaga, maka jika kondisi darurat terjadi, kita semua tidak kaget lagi dan bisa melakukan berbagai upaya mengatasinya," kata Gunawarman.

Sedangkan Fraksi PAN melalui juru bicaranya, H Rakhmat Majid Gani prihatin dengan 305 kasus balita gizi buruk, di mana delapan orang di antaranya meninggal,  sepanjang 2012. Fraksi PAN yakin jumlah balita penderita gizi buruk lebih besar mengingat dari 1.100 posyandu di Kaltim yang melaporkan kasus gizi buruk hanya 271 posyandu.

"Kondisi ini merupakan ironi  dan membuat hati kita sedih,  ”anak ayam mati di lumbung padi”,  harus ada upaya konkret untuk menanganinya,” kata Rakhmat Majid Gani. (Humas DPRD Kaltim/adv/zan/lia/lin/dhi/mir)

Pewarta:

Editor : Arief Mujayatno


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013