Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Dinas Pendapatan Dearah (Dispenda) Provinsi Kaltim menargetkan mampu memperoleh pajak bea motor dan bea balik nama Rp1,5 triliun, rinciannya adalah Rp600 miliar dari bea motor dan Rp990 miliar dari bea balik nama.

"Untuk mencapai target itu, kami melakukan berbagai inovasi, di antaranya telah membangun pelayanan Samsat Online (dalam jaringan), membentuk UPTD di kabupaten atau kota, dan sejumlah inovasi lainnya," ujar Kabid Pajak Daerah Dispenda Kaltim H Musliansyah di Samarinda, Sabtu.

Dia mengatakan, sumber pendapatan daerah terdiri empat komponen utama, yakni pajak bea motor, bea balik nama, pajak air permukaan, dan pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Sedangkan untuk pajak air permukaan, potensinya masih kecil, sehingga sasaran penerimaan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 2012, Dispenda hanya menergetkan Rp8 miliar.

Untuk pungutan bea balik nama maupun pajak kendaraan bermotor, lanjut Musliansyah, pihaknya terus memaksimalkan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di kabupaten maupun kota, yakni untuk menjaring potensi pajak yang bisa ditarik.

Berbagi pola yang diterapkan antara lain, memberi kemudahan ke masyarakat dalam melakukan proses balik nama dan pendaftaran kendaraan non plat dengan memberi keringanan.

Bahkan melakukan penghapusan asal diurus sebelum batas waktu pelaksanaan program berakhir. Termasuk menerapkan sistem jemput bola dengan Samsat Keliling dan Samsat Jelajah.

Sistem ini ditempuh untuk menjangkau ke daerah-daerah terpencil dan kawasan pedalaman. Pola ini dilakukan dengan bekerja sama Bank Pembangunan Derah (BPD) Kaltim, yakni dengan membangun payment point.

Target yang dipatok Dispenda Kaltim pada 2012 lebih tinggi ketimbang perolehan sebelumnya. Misalnya pada 2011, bea balik nama kendaraan bermotor berhasil dihimpun Rp955,4 miliar, atau lebih Rp155,4 miliar dari target Rp800 miliar.

Kemudian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) 2011 Rp1,916 triliun, dan dan pajak Air Bawah Tanah/Air Permukaan (ABT/AP) Rp6,6 miliar.

Pada 2011, Kaltim berada pada posisi tiga di Indonesia setelah DKI dan Jatim, dan untuk luar pulau Jawa berada di posisi nomor 1 terkait perolehan PAD.

Realisasi PAD Kaltim per 13 Desember 2011 saat itu total mencapai Rp3,405 triliun, atau melebihi target 2011 yang dipatok Rp3,257 triliun.  (*)



Pewarta: M Ghofar
Editor : Arief Mujayatno

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.