"Saya sangat setuju dengan pembangunan jalan tol karena untuk memudahkan transportasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya dan itu penting untuk rakyat. Tapi, bahwa itu melewati Taman Bukit Soeharto itu lain lagi masalahnya," ungkap Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Samarinda, Sabtu.
Hal itu disampaikan kepada wartawan usai memberika kuliah umum tentang "Kebijakan Pengelolaan Hutan Dalam Kontek Perubahan Lingkungan Global" di ruang Auditorium Kampus Universitas Mulawarman Samarinda.
Izin pinjam pakai kawasan Tahura untuk pembangunan jalan tol kata Zulkifli Hasan bukan hanya kewenangan Menteri Kehutanan, tetapi melalui beberapa tahap.
"Kalau itu mau dipakai jalan tol maka banyak hal yang harus dilalui. Pertama, harus berubah fungsi dan itulah alasan dibentuk tim terpadu. Kedua amdalnya bagaimana dan ketiga harus persetujuan DPR," katanya.
"Jadi kalau ditanya setuju atau tidak itu bukan kewenangan saya sepenuhnya sebab itu harus melalui proses sesuai Undang-undang yang berlaku. Jika DPR tidak setuju mana bisa menteri setuju," ungkap Zulkifli Hasan.
Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Balikpapan sepanjang 99 kilometer akan melewati dua kawasan konservasi hutan yakni, Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto sepanjang 24 kilometer dan Hutan Lindung Manggar sepanjang delapan kilometer.
Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak pada peresmian pembangunan jalan tol 12 Januari 2011 mengklaim, pembangunan jalan tol yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan itu akan berimbas pada percepatan pembangunan dua program nasional, yaitu pengembangan kluster industri berbasis pertanian dan "oleochemical" di Maloy Kutai Timur dan kluster industri berbasis gas dan kondensat di Bontang.
Selain bersumber dari APBD Kaltim Rp2 triliun pembangunan jalan tol yang akan menelan biaya Rp6,2 triliun itu juga bersumber dari APBN Rp2 triliun dan Rp2 triliun dari investor.
Namun, sejumlah elemen masyarakat dan anggota DPRD Kaltim meminta agar pembangunan jalan tol dihentikan sebab selain belum mendapat izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan terkait kawasan hutan lindung Bukit Soeharto juga jalan tol tersebut belum penting bagi masyarakat.
"Jalan tol juga penting, namun yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah perbaikan infrastruktur jalan di daerah pedalaman yang banyak mengalami kerusakan," katanya.
"Jadi semestinya, Pemerintah Provinsi Kaltim lebih memprioritaskan pada pembangunan jalan, sebab hal itu menyangkut orang banyak dibanding harus membangun jalan tol yang hanya dinikmati segelintir orang saja," ungkap salah seorang anggota Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Kaltim, Syaifuddin DJ.
Editor : Iskandar Zulkarnaen
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
