APBD Harus Tuntaskan MYC

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Melalui juru bicaranya Sokhip, Fraksi Gerindra DPRD Kaltim pada Rapat Paripurna ke-34 dengan Agenda Pemandangan Umum Terhadap Nota Penjelasan Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2016 .

Ia menyatakan, APBD merupakan kebutuhan mendasar bagi suatu daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan daerahnya secara sinergi dan penuh tanggung jawab.

"Penyusunan APBD juga harus mampu membagi secara proporsional prioritas setiap urusan pemerintahan. Terlebih wajib mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat Kaltim" kata Sokhip.

Dalam Nota Penjelasan Keuangan RAPBD Kaltim TA 2016 dinyatakan, alokasi anggaran belanja Kaltim yakni sebesar Rp. 10,549 triliun. Berkait itu,  Fraksi Gerindra memberikan masukan dan saran, alokasi anggaran harus lebih mengedepankan prioritas yang langsung menyangkut khalayak ramai. Misalnya penambahan personel dan unit mesin serta mobil pemadam kebakaran.

"Selain itu, juga perlu memberikan permodalan bagi pengusaha kecil-menengah, bantuan sarana dan prasarana bagi petani  nelayan, serta infrastruktur padat karya," kata Sokhip lagi.

Lebih lanjut, Fraksi Gerindra juga meminta peningkatan anggaran atau minimal sama dengan anggaran empat tahun lalu, pada NPC (National Paralimpic Commite) yang akan melaksanakan PEPARNAS 2016 di Jawa Barat. Lebih penting, yakni Pemprov bersama DPRD tak lagi mengalokasikan anggaran 2016 untuk proyek-proyek baru.

Namun lebih memfokuskan diri terhadap proyek multi years contract (MYC) seperti Bandara Samarinda Baru (BSB), jalan tol Balikpapan - Samarinda, Jembatan Kembar Sungai Mahakam, pengendalian banjir, jalan Gusiq-Simpang Blusuh, jalan Palaran (Peti Kemas) dan jalan Sangkulirang - Batu Lepoq.

Tak hanya itu, pembangunan Bandara Long Bawan, Long Apung, Datah Dawai, RSUD Tarakan dan Bendungan Marang Kayu segera dituntaskan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kaltim.

"Tak hanya itu, Pemprov Kaltim juga harus lebih serius mengembangkan sektor pariwisata, serta potensi pembenahan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu mengelola usahanya lebih produktif dan berkekuatan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Sokhip. (Humas DPRD Kaltim/adv)

.