Pemprov Kaltim pastikan anak kurang mampu tak kehilangan akses pendidikan

Jangan sampai ada anak-anak kita yang tertinggal atau tidak mendapatkan akses pendidikan negeri, terutama bagi mereka yang kurang mampu

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur memastikan seluruh anak dari keluarga kurang mampu di wilayah tersebut tidak akan kehilangan akses untuk menempuh pendidikan di sekolah negeri.

"Jangan sampai ada anak-anak kita yang tertinggal atau tidak mendapatkan akses pendidikan negeri, terutama bagi mereka yang kurang mampu," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Armin di Samarinda, Rabu.

Dia menekankan upaya menjamin hak pendidikan yang merata tanpa memandang status sosial ekonomi dalam agenda Sosialisasi Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA/SMK/SLB Tahun Ajaran 2026/2027.

Armin menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mengawal petunjuk teknis penerimaan siswa baru tersebut agar tidak terjadi kesalahan sedikitpun saat implementasi aturan di lapangan.

Dia menyadari momen penerimaan siswa baru selalu memiliki dinamika dan kerap menjadi atensi publik sehingga harus dipersiapkan dengan serius serta penuh tanggung jawab.

"Kami berkomitmen menjamin keberlangsungan pendidikan bagi warga kurang mampu, bahkan juga memberikan seragam sekolah gratis, sehingga tak ada alasan untuk mereka tak mengenyam pendidikan," ungkap Armin.

Ketua Panitia SPMB Kaltim Siti Mariam menegaskan komitmen penyelenggara untuk mengeksekusi proses seleksi pendidikan yang inklusif serta terbuka bagi semua kalangan.

Pihaknya memberikan jaminan penuh bahwa tidak ada satupun calon peserta didik yang terabaikan, termasuk pemenuhan hak belajar bagi anak-anak penyandang disabilitas di berbagai daerah.

Penyelenggaraan penerimaan murid baru pada tahun ajaran ini diwajibkan berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi demi menghasilkan sumber daya manusia unggul.

Sosialisasi SPMB di Kaltim diikuti secara daring oleh perwakilan dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Wilayah I hingga VI bersama jajaran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Samarinda.