Pemprov Kaltim berkomitmen lanjutkan program Gratispol dan Jospol pada 2027

Kami berkomitmen untuk terus melanjutkan program unggulan Gratispol dan Jospol secara lebih terarah dan terukur

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen untuk melanjutkan program unggulan Gratispol dan Jospol pada tahun 2027 meskipun tengah menghadapi fase penghematan anggaran akibat penurunan drastis keuangan daerah.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Samarinda, Kamis, menegaskan keberlanjutan kedua program tersebut merupakan upaya nyata dalam mewujudkan visi RPJMD Kaltim menuju Generasi Emas.

“Kami berkomitmen untuk terus melanjutkan program unggulan Gratispol dan Jospol secara lebih terarah dan terukur,” ucapnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim Tahun 2027 di Pendopo Lamin Etam.

Diketahui, Gratispol adalah program yang dirancang untuk meringankan beban ekonomi warga Kaltim melalui berbagai layanan tanpa biaya dengan fokus utama adalah sektor pendidikan.

Sementara Jospol (Jaring Pengaman Sosial dan Politik) merupakan program pendamping yang berfokus pada insentif kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur strategis.

Program ini mencakup pembangunan jalan (Tering-Ujoh Bilang, Sotek-Bongan, akses Jembatan Nibung), pembangunan tiga sekolah unggulan, serta dua rumah sakit baru, termasuk rumah sakit di Bongan untuk melayani masyarakat Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Di tengah dinamika pembangunan yang kompleks, Gubernur Rudy mengingatkan agar setiap daerah menghadirkan perencanaan yang berkualitas, adaptif, dan responsif.

"Terlebih dalam kondisi kapasitas fiskal daerah yang semakin terbatas, setiap rupiah anggaran harus direncanakan secara cermat, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat," ucapnya.

Rnrncana Kerja Pembangunan Daerah Pemprov Kaltim Tahun 2027 mengusung tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Infrastruktur Secara Inklusif Sebagai Fondasi Akselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas”.

Terdapat empat fokus utama urusan wajib pelayanan dasar yakni pendidikan sebagai Investasi utama pembentukan generasi berdaya saing. Kemudian kesehatan, dengan fokus peningkatan kesehatan ibu dan anak, selanjutnya infrastruktur dengan memperkuat konektivitas dan akses layanan publik

Selain itu perlindungan sosial atau Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pengurangan kemiskinan secara terukur yang dirasakan oleh berbagai daerah, salah satunya Kabupaten Berau.

Bupati Berau Sri Juniarsih mengakui operasional Jembatan Nibung akan berdampak besar pada sektor pariwisata di Biduk-Biduk, Talisayan, dan Pulau Kaniungan.

Selain itu, lanjutnya, bantuan insentif bagi guru non-ASN (PAUD hingga SMP) dinilai sangat membantu kesejahteraan tenaga pendidik di daerah.