Kutai Kartanegara (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyusun langkah darurat guna menyelamatkan populasi Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) yang kini berada dalam fase sangat kritis, dengan jumlah individu yang terus menyusut drastis.
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Rasio Ridho Sani, di Kutai Kartanegara, Minggu, menegaskan pentingnya tindakan nyata untuk mencegah kepunahan satwa dilindungi ini.
Berdasarkan data pemantauan terbaru hingga awal Februari 2026, populasi mamalia air tawar endemik Sungai Mahakam tersebut diperkirakan hanya tersisa 66 ekor di habitat alaminya.
"Pemerintah harus bergerak serius. Kondisi pesut kita sangat memprihatinkan karena populasinya kini hanya tinggal sekitar 66 ekor saja," ujar Rasio usai melakukan peninjauan l lapangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke kawasan konservasi pesut di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kunjungan strategis ini juga melibatkan berbagai pihak, di antaranya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia (RASI).
Dalam kesempatan itu, KLH juga secara resmi menetapkan dua desa di Kutai Kartanegara sebagai Desa Konservasi Pesut Mahakam untuk memperkuat perlindungan berbasis masyarakat.
Rasio menjelaskan bahwa penurunan populasi pesut dipicu oleh kerusakan habitat yang masif akibat tumpang tindihnya aktivitas manusia dan industri.
Beberapa ancaman utama yang diidentifikasi meliputi, alih fungsi lahan dan pembukaan lahan di area hulu, aktivitas pertambangan batu bara yang berdampak pada kualitas air dan padatnya lalu lintas transportasi sungai, terutama ponton batu bara yang diduga mengganggu navigasi dan habitat kritis pesut.
“Kita harus mengantisipasi berbagai ancaman ini secara komprehensif, baik yang bersumber dari kegiatan korporasi maupun aktivitas masyarakat di sepanjang aliran Sungai Mahakam,” tegasnya.
KLH menekankan bahwa penyelamatan pesut memerlukan kolaborasi lintas sektor bersama KKP, pemerintah daerah, dan otoritas transportasi.
Tujuannya adalah memastikan aktivitas ekonomi di sungai tetap berjalan tanpa mengorbankan ekosistem pesut.
Pemerintah juga berjanji akan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti merusak habitat satwa ini.
"Kami akan mengambil langkah hukum yang tegas, namun di sisi lain tetap mendorong kerja sama agar kegiatan ekonomi tidak mengganggu habitat kritis pesut," jelas Rasio.
