Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI (ORI) menekankan keberhasilan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional sangat bergantung pada kesiapan dan peran aktif pemerintah daerah (pemda), baik dalam penyediaan sarana prasarana, dukungan teknis, maupun pengawasan di lapangan oleh dinas terkait.
Dalam pertemuan dengan Wali Kota Ambon di Ambon, Kamis (23/10), Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengungkapkan berbagai program prioritas dimaksud, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.
"Pemerintah daerah diharapkan tidak terburu-buru dalam menjalankan program prioritas nasional tanpa perencanaan yang matang," ucap Najih, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Khusus untuk program MBG, menurutnya, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya agar tata kelolanya menjadi lebih baik dan berkelanjutan.
Untuk itu, dirinya menyarankan pemda untuk tidak buru-buru secara masif, tetapi perlu ditata ulang.
Disebutkan bahwa untuk SPPG yang sudah berjalan perlu dievaluasi dan diperbaiki, sedangkan untuk SPPG yang baru dan infrastrukturnya sedang disiapkan, bisa ditunda dulu agar yang sudah berjalan tidak menimbulkan masalah.
Baca juga: Menkeu akui tidak banyak solusi soal potongan anggaran pemda
Selain itu, Najih juga menyoroti pelaksanaan Koperasi Merah Putih. Ia menilai model koperasi tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi ekonomi masyarakat setempat.
Misalnya di Maluku, kata dia, sektor perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui sistem koperasi yang kontekstual dan berorientasi pada kebutuhan daerah.
"Jenis ikan di Maluku beragam mungkin bisa dibuat storage atau tempat penyimpanan ikan yang dapat menjadi bisnis potensial bagi koperasi," tuturnya.
Pasalnya, kata dia, jika mengambil model bisnis yang umum dikhawatirkan bisa mematikan usaha lokal yang sudah ada.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menyambut baik saran dari Ombudsman RI. Dia menegaskan Pemerintah Kota Ambon akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program nasional dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Baca juga: Pimpin asosiasi provinsi, Gubernur Kaltim usung visi perkuat NKRI
