Anggota Komisi I DPRD Gorontalo, Hamzah Sidik mengatakan saat ini di Gorontalo, masalah sengketa lahan antara masyarakat dan pemerintah menjadi isu utama. Dalam hal ini Hutan Tanam Industri (HTI) yang merupakan program pemerintah Gorontalo, kepemilikannya bermasalah dengan masyarakat adat.
Masyarakat yang mengklaim bahwa kawasan yang mereka tempati sekarang merupakan kawasan yang telah turun-temurun diwariskan, sehingga pemerintah yang telah menetapkan kawasan tersebut menjadi kawasan HTI menjadi dilematis.
"Kami meyakini bahwa permasalahan lahan yang kami hadapi juga dihadapi Kaltim. Kami pun telah mengetahui bahwa Kaltim telah memiliki solusi terkait permasalahan tersebut, maka dari itu Kaltim kami jadikan untuk tempat bertukar pikiran serta sharing mengenai permasalahan ini,†paparnya.
Ia berharap hasil pertemuan ini menjadi masukan untuk mengombinasikan solusi terkait sengketa lahan di daerah asal nanti.
Menanggapi hal tersebut DPRD Kaltim yang diwakili oleh Ismail mengatakan masalah sengketa lahan antara masyarakat dan pemerintah , kerap terjadi. Apalagi kawasan hutan yang ditempati masyarakat merupakan kawasan hutan lindung. Otomatis tidak boleh ada pembangunan maupun permukiman penduduk.
Menurutnya, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci penting dari solusinya. Harus lebih intens. Tentu saja diiringi program sosialisasi bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan yang dindungi.
"Memang diakui untuk permasalahan ini sangat dilematis sekali. Mungkin sama dengan provinsi yang lain. Di satu sisi masyarakat mengklaim bahwa kawasan yang mereka tempati sejak lama adalah warisan turun temurun. Sedangkan pemerintah menganggap bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan potensial untuk hal investasi hutan, dalam penambah pendapatan asli daerah (PAD)," ucapnya.
Di akhir diskusi kedua lembaga legislatif ini berharap pertemuan sejenis ke depannya dapat terus dilanjutkan dan menjadi masukan untuk kinerja masing-masing agar lebih maksimal.(Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
