Samarinda (ANTARA Kaltim) – Gejolak pemangkasan anggaran dana untuk Komite Olahraga Nasional Indinesia (KONI) Provinsi Kaltim mendapatkan perhatian serius dari beberapa pihak, terutama Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim, Rusman Ya’qub.

Ditemui setelah rapat KONI bersama unsur pimpinan DPRD Provinsi Kaltim di ruang rapat Gedung D, lantai II Karang Paci,  Rusman Ya’qub memaparkan, KONI harus lebih transparan lagi dalam memberikan proposal anggaran kepada DPRD.

Di sini dalam artian, berapa anggaran yang diperlukan harus sejelas-jelasnya dalam proposal rancangan anggaran belanja KONI tersebut. Sehingga Pemerintah Provinsi Kaltim bisa melihat jelas berapa dana yang dibutuhkan KONI dalam rangka perwujudan prestasi atlet Kaltim.

“Proposal ini wajib diserahkan secepatnya kepada DPRD Provinsi Kaltim, agar segera bisa dipelajari. Sehingga bisa dicarikan jalan keluarnya. Termasuk di dalam proposal berapa jumlah honor per-atlet dan berapa jenjang waktu atlet untuk berkarir. Sehingga semua transparan, jangan sampai usulan KONI ini dianggap sebagai usulan biasa,” kata Rusman.

Pemerintah Provinsi sejauh ini mengalokasikan dana untuk persiapan PON 2016 sebesar Rp 25 miliar. Sementara KONI Kaltim sendiri mengusulkan dana Rp 144 Miliar untuk Pra-PON dan PON 2016. Anggaran yang diminta KONI ini mencakup program jangka pendek dan jangka panjang, termasuk di dalamnya pembinaan atlet muda.

Provinsi Kaltim adalah salah satu provinsi yang cukup diperhitungkan dalam mendulang medali di PON 2016 mendatang.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menambahkan, Kaltim menargetkan pada PON XIX 2016 nanti di Jawa Barat akan mampu mempertahankan posisi lima besar yang diraih pada PON 2012 . Jika bicara masalah target prestasi, maka tidak boleh ada pengurangan anggaran dalam dana anggaran belanja KONI.

Kalaupun ada, harus ada perhitungan matangnya, pemerintah seharusnya tidak boleh main pangkas anggaran saja. Tanpa adanya perhitungan yang jelas.

“Teori lama yang mengatakan bahwa pengorbanan yang sekecil-kecilnya dan mencapai target yang setinggi-tingginya sudah tidak boleh diberlakukan lagi.

Bagaimana mungkin, dengan anggaran minim mampu mencapai target begitu besar. Jadi, harus dikaji lebih jauh sebelum melakukan pemangkasan anggaran. Jika pemerintah inginkan prestasi, maka dalam pemberian anggaran juga jangan setengah hati,” kata Rusman lagi.  (Humas DPRD Kaltim/adv/tos/oke)




Editor : Rahmad

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.