Perhatikan Pembangunan Berbasis Lingkungan

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi III DPRD Kaltim Kasriyah meminta kepada pemerintah untuk bisa memprioritaskan pembangunan yang berbasis pada lingkungan hidup pada rencana kerja pembangunan dalam arti luas untuk lima tahun mendatang.

“Pengedepanan pencapaian pembangunan dengan berbasis pada perlindungan lingkungan harus menjadi fokus utama sebab sudah cukup alam Kaltim ini dirusak, sudah cukup kita mengeploitasi alam ini secara tidak terkendali. Justru sudah saatnya basis utama mengedepankan lingkungan hidup yang lestari,” kata Kasriyah.

Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa sebagai negara atau daerah yang sangat disoroti dari pengelolaan lingkungan hidup, selalu dijadikan isu sentral untuk menyudutkan pemerintah daerah karena dianggap tidak atau kurang peduli dengan lingkungan hidup.

Namun demikian pihaknya tetap menyayangkan, pemerintah provinsi belum mampu mengambil langkah kongkret dalam perbaikan lingkungan hidup terutama dengan kabupaten/kota untuk mendesak beberapa perusahaan yang nakal untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup termasuk dalam hal ini reklamasi eks tambang yang tidak dilakukan kebanyakan perusahaan itu.

“Berbagai kasus bencana alam seharusnya menjadi pelajaran bagi daerah dalam mengarahkan pembangunan yang mampu memberikan efek ramah lingkungan, sebab jangan sampai sumber daya alam habis dikeruk dan yang tersisa dan dirasakan oleh masyarakat hanyalah bencananya saja seperti banjir dan tanah longsor,”sebut Kasriyah.

Hal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan ketat terhadap sejumlah perusahaan tambang yang ada diseluruh kabupaten/kota dengan berkerjasama dengan semua bupati dan wali kota. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko terhadap perusahaan nakal yang enggan melakukan reklamasi pascatambang.

“Selain itu hal yang sering luput dari perhatian adalah indek pertumbuhan perumahan yang sangat tinggi tiap tahunnya, pemerintah daerah setempat harusnya mampu melakukan pengukuran terhadap amdal atau kelayakan dari berdirinya suatu perumahan sebelum izin dikeluarkan. Sebab ketika reses banyak masyarakat mengeluhkan banjir dari akibat adanya pembangunan perumahan yang tidak memenuhi standar kelayakan lingkungan,”pungkas Kasriyah. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/met)