Samarinda (ANTARA kaltim) - Anggota DPRD Kaltim Abdul Djalil Fatah kembali menyampaikan keluhan masyarakat di perbatasan tentang minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap eksistensi mereka. Ini disebutnya kondisi klasik yang selalu terulang, dan memang belum ada solusi efektifnya.

“Mayoritas masyarakat yang saya temui di berbagai daerah di perbatasan mengeluhkan rusaknya infrastruktur jalan, sekolah, hingga perhatian terhadap sumber-sumber ekonomi masyarakat kecil dan menengah,” kata Djalil.

Djalil mengatakan undang-undang mengamanatkan pemerintah pusat berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap wilayah perbatasan. Faktanya, meski kerap disambangi banyak pejabat dan menelan ribuan janji pembangunan, wilayah perbatasan masih jauh dari kata pembangunan yang merata.

“Menurut peraturan perundang-undangan pengelolaan perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan,”ujar Djalil.

Terlebih Mendagri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Gamawan Fauzi pernah berujar pendekatan yang dilakukan di wilayah perbatasan nantinya tidak akan terlalu terfokus pada keamanan, akan tetapi lebih ke arah kesejahteraan.

Jenuh dengan kondisi itu, ancaman serius dilayangkan oleh warga perbatasan. Mereka rela lebih memilih menjadi warga negara Malaysia yang lebih memperhatikan  kebutuhan keseharian mereka. Apalagi fakta yang memprihatinkan sudah terjadi belasan tahun lamanya: warga perbatasan lebih mengenal mata uang Ringgit dari pada Rupiah. Bahkan dengan Ringgit, pemenuhan kebutuhan hidup mereka jauh lebih mudah ketimbang memaksimalkan Rupiah.

Politikus Partai Golkar itu mencontohkan salah satu hal yang paling dikeluhkan masyarakat adalah kerusakan infrastruktur badan jalan yang tidak hanya antardaerah saja, bahkan antarkampung dan desa kondisinya sangat memprihatinkan.

Kondisi yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan wilayah perbatasan negara tetangga yang selalu mendapat perhatian serius di semua lini pembangunan.
“Ketika saya terjun langsung ke masyarakat di desa Sebuku, Muara Calong, Malinau Seberang dan Selatan, Tanjung Palas dan lainnya, mayoritas mengeluhkan rusaknya jalan. Padahal syarat utama pembangunan perekonomian adalah infrastruktur penghubung yang optimal,” beber Djalil.

Dari laporan masyarakat, salah satu faktor utama penyebab rusaknya jalan adalah melintasnya alat berat pengangkut sawit dan lainnya yang bebannya melebihi kapasitas jalan.

“Pemerintah pusat harus membuka mata lebar-lebar dan sesering mungkin terjun langsung ke daerah-daerah perbatasan agar segala bentuk kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka sudah kenyang dengan janji. Sudah saatnya pembuktian janji itu dilaksanakan,” harapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/met)





Editor : Rahmad

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.