Budiman Sudjatmiko: Belum ada surat pemanggilan kepada saya

Jakarta (ANTARA) - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko mengaku belum menerima surat pemanggilan resmi dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Saya belum bisa memberikan komentar, karena memang belum ada surat pemanggilan kepada saya," ujar Budiman saat dihubungi awak media di Jakarta, Senin.

Budiman dikabarkan akan menerima sanksi dari DPP PDIP, terkait deklarasi dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024 pada hari ini.

Ia tidak menampik bahwa dirinya sudah menerima teguran secara personal dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Kendati demikian, dia menegaskan belum dipanggil untuk menerima sanksi.

"Saya belum bisa memberikan komentar, karena memang belum ada surat pemanggilan kepada saya. Jadi, baru peringatan dari Pak Sekjen secara personal dan belum ada surat pemanggilan," ucapnya.

Baca juga: Sekjen PDIP bantah Budiman Sudjatmiko manuver politik

Ia menjelaskan apabila ada kader yang akan dikenai sanksi, biasanya akan dipanggil terlebih dahulu melalui surat secara keorganisasian. Untuk itu, dirinya memilih tak ke Kantor DPP PDIP pada hari ini.

"Tetapi jika ada surat pemanggilan resmi saya datang. Ada Majelis Kehormatan Partai, ya karenanya saya menunggu saja," jelas Budiman.

Saat disinggung awak media mengenai kemungkinan mundur dari PDIP, Budiman menyatakan akan menunggu pemanggilan partai terlebih dahulu. Hal ini agar dirinya bisa memberikan penjelasan atas pernyataan dukungannya ke Prabowo beberapa waktu lalu.

Ia juga menilai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki pandangan strategis.

"Saya melihat bahwa kualifikasi-kualifikasi itu, setelah saya cermati dengan nalar saya, saya ingin mengatakan bahwa kualifikasi itu dari tiga tokoh yang selama ini ada, memang banyak ada di sosoknya Pak Prabowo," tuturnya.

Baca juga: RI harus kuasai teknologi terkini agar mampu bersaing

Sementara itu, Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Dharmo menyebut pihaknya akan lebih fokus membahas hasil survei Indikator Politik Indonesia dan Litbang Kompas pada hari ini daripada urusan Budiman.

"(Ada) kenaikan elektoral Ganjar Pranowo dan terjadi rebound. Berbeda dengan tren elektoral Prabowo yang sudah mentok dan menunjukkan tren penurunan. Itu lebih penting," ucap Adi.

Sebelumnya, pada Minggu (20/8), Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya tak akan memberi toleransi lagi atas tindakan Budiman.

Oleh sebab itu, PDIP hanya akan memberikan dua opsi kepada Budiman, yaitu keluar partai secara sukarela atau dipecat.

Baca juga: Sekjen PDIP: Megawati tanggapi koalisi pendukung Prabowo lewat penguatan akar rumput

"Yang jelas partai tidak menoleransi terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas, opsi-nya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," jelas Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur, Balikpapan, Minggu.

Dia mengungkapkan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun akan mengumumkan nasib Budiman pada Senin (21/8).

Berdasarkan pantauan ANTARA di kantor DPP PDIP Jakarta hingga pukul 13.18 WIB, belum ada tanda-tanda jumpa pers yang akan dilakukan pengurus pusat partai.

Baca juga: Hasto: Effendi Simbolon telah klarifikasi terkait dukungan ke Prabowo