Jakarta (ANTARA Kaltim) – Kesiapan matang sifatnya wajib dalam program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) agar tidak mengecewakan dan merugikan beberapa pihak. Seperti yang telah terjadi saat ini, banyaknya masalah yang timbul tentunya akibat dari kurang matangnya persiapan program BPJS.

“Pada dasarnya saya sangat mendukung segala macam yang berkaitan dengan fungsi dan tugas anggota dewan dalam mengayomi masyarakat. khususnya dalam hal pelayanan kesehatan. Masyarakat tentunya harus mendapatkan pelayanan sebaik dan semaksimal mungkin,” papar Yakub Ukung, salah satu anggota Komisi IV DPRD Kaltim  dalam pertemuan dengan Kemenkes, Kamis (23/1).

Menurutnya, demi kelancaran program BPJS, sangat dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah provinsi agar dapat mengetahui langsung program yang telah berlangsung selama tiga minggu terakhir ini. Agar kekacauan ini tidak berlangsung lama, maka kesiapan pemerintah dan segala SKPD yang terkait harus berjalan dengan maksimal.

“DPRD juga tentunya telah sangat siap dan mendukung berbagai program yang dicanangkan demi kemakmuran masyarakat.  Tidak hanya itu program yang baru berjalan tiga minggu ini perlu mendapat evaluasi kembali agar masyarakat, juga para dokter tidak mengalami kerugian apapun,” papar Yakub.

Yakub juga memaparkan bahwa anggota dewan selama ini juga telah memantau kesiapan dan kelangsungan BPJS. Tentunya selama enam bulan ke depan hingga ada perubahan kembali DPRD siap mengawasi pelaksanaan BPJS demi mengetahui apa saja kendala dan keluhan, baik dari pasien maupun dokter yang melaksanakan program BPJS ini.

Keluhan dalam pelaksanaan program yang seharusnya memudahkan masyarakat ini diakuinya tidak sedikit. Namun DPRD akan terus memperjuangkan hak rakyat demi kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur. (Humas DPRD Kaltim/adv/aul/dhi/met)








Editor : Rahmad

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.