Darlis mengatakan, Awang Faroek dan Mukmin Faisyal dikenal memiliki jalur komunikasi yang baik di pusat. Sehingga ada harapan rasa ketidakadilan yang dirasakan di Kalimantan Timur atas pembagian dana bagi hasil bisa diminimalkan.
“Lewat pola komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan pasangan baru ini dengan pusat diharapkan semakin baik, sehingga alokasi pembagian anggaran pembangunan ke Kaltim semakin besar,†harap Darlis.
Mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional di DPRD Kaltim, Darlis juga meminta kepada gubernur agar bersama-sama menyikapi masalah dunia pendidikan di KalimantanTimur.
“Tak jarang kita dengar dari gubernur baik melalui pertemuan nonformal maupun formal mengampayekan adanya pendidikan gratis di Kalimantan Timur. Tetapi pada kenyataannya pendidikan gratis di lapangan masih jauh dari harapan,†ungkap Darlis.
Menurut Darlis hal tersebut dipicu akibat adanya ketidaksesuaian antara nilai subsidi yang diberikan baik APBD maupun APBN dengan kebutuhan riil sekolah yang bersangkutan terhadap proses belajar per siswa. “Sehingga terkadang isu pendidikan gratis menjadi dilema bagi penyelenggara pendidikan itu sendiri, khususnya guru-guru dan kepala sekolah,†kata Darlis.
Tak hanya itu, Darlis menyebut Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), melalui dana APBD masih sangat minim.
“Masih kerap menyulitkan sekolah-sekolah untuk membiayai kebutuhan pendidikan yang tidak masuk dalam komponen Bosnaddan Bosdatersebut,†sebutnya.
Sementara terkait pendanaan pendidikan lewat APBD setiap tahunnya juga menyisakan permasalahan. Proses pencairan sekitar April dan Mei dirasa memberatkan, mengingat kebutuhan anggaran itu sudah ada sejak Januari.
“Penyelenggaraan pendidikan tak bisa ditunda menunggu bulan April apalagi Mei. Proses belajar tidak pernah berhenti, hingga banyak sekolah-sekolah kesulitan membiayai penyelenggaran pendidikan sebelum APBD turun. Sekolah seringkali kewalahan harus menalangi biaya pendidikan menunggu dana APBD turun. Maka kami berharap gubernur jika memang mau pendidikan gratis problem-problem tersebut harus disikapi.
Sehingga soal pendidikan gratis jangan hanya menjadi isu politik, tetapi kenyataan di lapangan sangat tidak sesuai,†kritik Darlis. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
