Karena ketidakpahaman itu, mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal. Bahkan tahun ini hingga Oktober, penyerapan anggaran baru sekitar 50-60 persenBalikpapan (ANTARA Kaltim) - Pemkot Balikpapan membentuk Klinik APBD untuk mendampingi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan program agar mampu menyerap anggaran secara maksimal.
"Klinik APBD dibentuk supaya penyerapan anggarannya bisa maksimal," kata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi di Balikpapan, Kamis.
Menurut Wali Kota Rizal Effendi, pembentukan Klinik APBD tersebut merupakan respons Pemkot atas usulan DPRD dalam rapat paripurna mengenai APBD Perubahan.
Kinik APBD ini adalah lembaga konsultasi bagi SKPD tentang pelaksanaan program dan penggunaan anggaran maksimal.
"Harapannya seperti itu, termasuk juga menyelesaikan kendala-kendala pengadaan lahan untuk proyek pemerintah. Pengadaan lahan ini kan salah satu penyebab anggaran tidak maksimal terserap karena kemajuan pekerjaan program menjadi terhambat," jelas Wali Kota.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong menyambut baik pembentukan Klinik APBD untuk penyerapan anggaran tersebut
"Harusnya begitu sehingga penggunaan dan peruntukan APBD itu sesuai dengan perencanaan Pemkot dan masing-masing rencana strategis SKPD," jelas Solong.
Solong menjelaskan, kunci dari kesuksesan pengelolaan dan penggunaan APBD adalah pemahaman aturan teknis seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Perencanaan Anggaran.
"Kalau ini kita pahami, jelas sudah semuanya," sebut Solong.
Ketua DPRD juga menyebutkan Klinik APBD itu diperlukan karena banyaknya Kepala SKPD yang tidak memahami ketentuan dan aturan hukum soal pengelolaan keuangan.
"Karena ketidakpahaman itu, mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal. Bahkan tahun ini hingga Oktober, penyerapan anggaran baru sekitar 50-60 persen," katanya.
Bahkan, ujarnya, pada 2012 Balikpapan mengalami sisa hasil penggunaan anggaran (silpa) hingga mencapai Rp900 miliar.
"Itu artinya penyerapan anggaran kita tidak maksimal. Kasihan masyarakat sebab dari anggaran tersebut seharusnya bisa menjadi sarana, jadi fasilitas masyarakat untuk pelayanan yang lebih baik, tapi justru tidak bisa. Kalau sampai berulang-ulang masalah ini terjadi yang paling tepat kepala SKPD-nya harus diganti," tegas Solong. (*)
Pewarta: Novi AbdiEditor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
