Rakor ini untuk membahas segala permasalahan yang menghambat pelayanan PDAM, hasilnya sebagai bahan menenetukan kebijakan untuk memaksimalkan pelayanan air bersih kepada masyarakat,"Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menggelar rapat koordinasi pengawasan internal pelayanan air bersih PDAM Tirta Mahakam untuk merumuskan kebijakan peningkatan mutu pelayanan air bersih P di ruang serbaguna MTsN Jalan M Siddik Kecamatan Kota Bangun, Selasa (3/9).
Kegiatan di Kota Bangun tesebut merupakan Rakor tahap ke dua yang mencakup wilayah pelayanan PDAM Tirta Mahakam zona hulu, meliputi kecamatan Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Wis, Muara Muntai dan Kota Bangun.
Rakor tersebut melibatkan instansi terkait penyedia layanan PDAM yakni Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Sedangkan peserta Rakor yaitu perwakilan masyarakat atau pelanggan PDAM di wilayah hulu Mahakam, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, kepala cabang da ranting PDAM Tirta Mahakam wilayah hulu dan aparat kecamatan di wilayah pelayanan PDAM bagain hulu.
"Rakor ini untuk membahas segala permasalahan yang menghambat pelayanan PDAM, hasilnya sebagai bahan menenetukan kebijakan untuk memaksimalkan pelayanan air bersih kepada masyarakat," ujar Kasubag Badan Usaha Daerah, Infestasi dan Penanaman Modal Daerah bagian Administrasi Perekonomian Setkab Kukar, Haryo Martani yang juga ketua panita acara tersebut.
Untuk itu, dikatakannya saran dan kritik dari peserta Rakor sangat perlu, yang dijadikan dasar peningkatan pelyanan air bersih yang berujung pada kepuasan pelanggan baik secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
Sementara, Sekretaris Badan Pengawas PDAM Tirta Mahakam Akhdar Rivai saat membuka Rakor itu mengatakan cakupan pelayanan PDAM hingga tahun ini belum mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) 2015.
"Hingga April 2013 cakupan pelayanan PDAM belum mencapai 50 persen dari jumlah penduduk Kukar, padahal target MDGs 2015 yakni 80 persen untuk perkotaan dan 60 persen diwilayah pedesaan," ungkap Akhdar yang juga Kabag Administrasi Perekonomian itu.
Hal tersebut kata dia disebabkan karena faktor internal yang menyangkut kendala teknis dari operasional PDAM dan faktor eksternal yang berhubungan dengan masyarakat dan kondisi alam.
Sehingga Akhdar mengatakan, PDAM sebagai BUMD harus meningkatkan kualitas pengelolaan secara profesional, dengan menerapkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial.
"Maka Rakor ini penting untuk menampung saran dan kritikan sebagai dasar tindakan selanjutnya guna meningkatkan kualitas pelayanan PDAM kepada masyarakat," demikian harapnya.
Sementara Direktur Utama PDAM Tirta Mahakam Fathoni Rozaki mengatakan pelayanan air bersih adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya PDAM.
Tanpa partisipasi dari 'stakeholder' terkait PDAM kata dia sulit untuk maju.
"Kami jauh dari kata baik apalagi sempurna, untuk itu Rakor ini sangat penting guna memperbaiki pelayanan kami," demikian harapnya. (*)
Pewarta: Hayru AbdiEditor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
