Selain karena kondisi berbeda berikut letak geografis yang kompleks, daya serap beragam program itu disinyalir juga bergantung pada pro-aktif atau tidaknya dinas instansi terkait.
Dipastikan jika instansi bersinggungan tak punya daya lobi yang kuat di kementerian terkait, peluang positif untuk lebih mengembangkan pembangunan daerah bisa dengan mudah lepas.
Padahal, semua program yang dikonsep oleh masing-masing kementerian, terutama yang bersifat bantuan baik anggaran dengan angka yang besar maupun pelatihan SDM, berlaku merata untuk seluruh daerah di Indonesia.
"Tak ada alasan Kaltim tidak boleh atau tidak bisa mendapatkan bantuan itu. Selalu ada celah agar kita bisa memaksimalkan bantuan apapun khusunya dari kementerian yang notabene adalah program percepatan pembangunan berkelanjutan," ungkap Anggota DPRD Kaltim Syarif Almahdali.
Ia berharap semua kedinasan di bawah arahan langsung pemprov bisa lebih peka menelusuri, mencari dan memilah program yang sekiranya optimal dilaksanakan di Kaltim.
"Jika cerdik memilah, banyak program kementrian yang justru saling terkait. Semisal program bantuan listrik desa tertinggal yang bisa didapatkan di Kementerian Koperasi. Atau program subsidi pupuk yang juga bisa didaptkan pada kementerian yang sama. Itu baru satu kementerian. Bayangkan jika Kaltim mampu menyerap semua program bantuan di banyak kementerian. Alangkah sangat terbantunya pemprov dalam program peningkatan pembangunan," harap Syarif.
Syarif juga berharap ada tenaga khusus di tiap instansi yang mampu memilah proses ini. "Bisa jadi, harus ada semacam tenaga ahli khusus yang dapat memilah program efektif yang sangat dibutuhkan sesuai tupoksi kedinasan. Ini dimaksudkan agar semangat memaksimalkan laju pembangunan di semua lini bisa berjalan seiring," tambahnya.
Syarif juga berjanji bersama sejawat lainnya, DPRD Kaltim akan selalu mendorong pergerakan positif dari dinas terkait yang ingin segera memproses program bantuan kementerian itu.
"Untuk kemajuan daerah, DPRD selalu mendukung. Bila perlu kami mengawal hingga di kementerian. Jangan ragukan dukungan itu. Tapi ingat, dinas terkaitlah yang harus proaktif. Karena jika semangatnya hanya dari DPRD saja, tetap mustahil merealisasikannya," ujarnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/dit/dhi/met)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
