Hal itu dikatakan Darlis, mengingat banyaknya pengalaman perusahaan nakal pada tahun lalu. “Pemerintah (Pemprov Kaltim, Red) sudah saatnya bertindak tegas. Jika ada perusahaan yang belum juga membayarkan THR kepada para pekerjanya, harus diambil langkah tegas,†tegas Darlis Pattalongi, kemarin.
Dikatakannya, bercermin pada pelaksanaan realisasi THR terhadap pekerja di Kaltim dari tahun ke tahun, maka menurut Darlis yang juga ketua DPW PAN Kaltim ini, mendesak agar Pemprov Kaltim melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi proaktif melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pengusaha yang tidak membayar THR.
Selain itu, lanjutnya, keberadaan Posko pengaduan THR yang telah ada harus berfungsi dengan baik, dan mampu optimal menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang masuk, sampai dengan dibayarkannya THR. “Jangan sampai keberadaan Posko-posko itu hanya bersifat menampung pengaduan,†ucapnya.
Politisi muda itu juga mengingatkan Pemprov Kaltim, berdasarkan laporan yang diterimanya, keberadaan Posko Pengaduan kerap tak berjalan maksimal. Bahkan katanya, setiap ada pengaduan dari buruh, hanya dijadikan sebagai alat transaksi dan hasilnya tak pernah disampaikan kepada para buruh.
"Ini menimbulkan kecurigaan. Modusnya, mereka menampung, menindak lanjuti, tapi hasilnya tidak pernah diberitahukan kepada para buruh," ujarnya.
Darlis menegaskan, THR merupakan hak pekerja. Untuk itu, hak-hak buruh seharusnya dapat dikawal pemerintah, agar para pengusaha tidak semena-mena kepada pekerjanya.
Jika terindikasi adanya perusahaan membandel dan tetap tak mau membayar THR, maka pemerintah segera menindak tegas. "Itu ada pidananya, bunyi UU itu adalah THR adalah gaji satu bulan," katanya.
Lebih jauh dikatakan Darlis, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Kerja No. PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan, serta Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.03/MEN/VII/2013 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang ditujukan kepada para gubernur dan para bupati dan wali kota se-Indonesia, yang memuat ketentuan bahwa pembayaran THR merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja.
“Pembayaran THR itu wajib dilaksanakan secara konsisten sesuai peraturan, dan wajib untuk memberikan THR keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus-menerus atau lebih,†bebernya. “Yang harus diketahui para pengusaha, bahwa THR itu merupakan reward kepada pekerja,†kunci Darlis. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
