DPRD Minta Pemprov Perhatikan Nelayan Perbatasan

Selain cuaca buruk dan patroli negara tetangga yang acap bertindak semena-mena, bajak laut menjadi musuh bagi nelayan di perbatasan. DPRD Kaltim minta perhatian Pemprov untuk ikut membantu mengatasi maslah itu. (Humas DPRD Kaltim)

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi I DPRD Kaltim Rakhmat Majid Gani meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk memberikan perhatian yang khusus terhadap daerah di perbatasan, baik dalam segi pengamanan dan pembangunan.

Permintaan politikus asal Daerah Pemilihan (Dapil) V yakni Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan dan Tana Tidung ini terkait kurangnya pengamanan di daerah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Dijelaskannya, selama ini masih banyak kasus yang terjadi di perbatatasan, terutama terkait keamanan bagi nelayan.

"Saya pernah mendapat aduan para nelayan di sana sering dirampok. Mesin kapal mereka diambil, kemudian mereka ditinggal begitu saja di tengah laut," jelasnya.

Selain itu ia juga mengaku prihatin dengan minimnya anggaran pengamanan yang berimbas pada kurangnya intensitas pengamanan wilayah perairan. Rakhmat mengatakan pernah berdialog dengan personel Angkatan Laut (AL) yang bertugas di perbatasan.

AL mengakui pengamanan yang mereka laksanakan belum optimal. Kendalanya klise, minimnya anggaran. Bahkan, akibat dana operasional yang terbatas kapal, yang digunakan untuk patroli saja sering kehabisan bahan bakar. Padahal tugas inti AL adalah memastikan keamanan di perbatasan wilayah perairan.

"Mereka (AL) tidak dapat melakukan patroli hingga wilayah yang sering digunakan nelayan. Tentu saja ini memprihatinkan," ujarnya.

Selain itu ia juga berharap ada pemerataan pembangunan di daerah perbatasan. Karena selama ini, sambung dia, kawasan perbatasan di Kaltim tersebut rata-rata kondisinya sangat jauh dari sejahtera. Banyak desa terpencil masih terisolasi, berada di tengah hutan karena keterbatasan insfrastruktur transportasi.

Secara sosial ekonomi pun, kawasan perbatasan masih bergantung pada negara tetangga. Belum memadainya fasilitas sosial dan dukungan ekonomi pemerintah ditambah rendahnya tingkat pendidikan, kurang pelayanan kesehatan, sulitnya akses kebutuhan pokok dan BBM dari pemerintah, membuat mereka berpikir singkat; bergantung pada pasokan dari wilayah terdekat yang sayangnya adalah negara tetangga.

"Melihat kondisi itu, pembangunan di kawasan perbatasan mutlak harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat, celah potensial dan kendala-kendala lainnya. Meratakan pembangunan di sana saya rasa akan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan," katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/dhi/met)