Samarinda (ANTARA) - Wakil Ketua DPD RI) Mahyudin berencana memanggil Menteri PUPR dan melaporkan langsung kepada Presiden Joko Widodo terkait kerusakan jalan di sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.
"Saya minta Dinas PU melengkapi laporan jalan yang rusak itu. Saya akan panggil menterinya (Menteri PUPR), kalau perlu langsung menghadap Bapak Presiden," kata Mahyudin dalam keterangan resmi diterima di Samarinda, Selasa.
Mahyudin mengatakan hal itu saat melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Kaltim membahas peluang, tantangan, dan hambatan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kaltim.
Ia mengakui bahwa jalan umum di Kaltim selama ini kerap dilalui kendaraan pengangkut alat berat yang tonasenya melebihi kapasitas jalan.
"Jalan menjadi rusak karena bebannya sangat berat. Tonasenya rata-rata di atas 10 ton, padahal jalan kita maksimal 8 ton," kata senator Dapil Kaltim ini.
Namun demikian, Mahyudin tidak ingin menyalahkan pengguna jalan, tetapi selayaknya jalan di Kaltim minimal berkapasitas 35 ton.
Ke depannya, Mahyudin meminta semua jalan di Provinsi Kaltim berkapasitas 35 ton. "Pemerintah daerah harus menolak jika dikasih jalan biasa atau aspal (kelas A atau B)," katanya.
"Jangan mau dikasih aspal campur-campur, tidak kuat, sebentar aja rusak lagi," tegasnya di hadapan para pejabat dan pimpinan OPD Pemprov Kaltim yang dipimpin Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Kaltim Lisa Hasliana..
Mahyudin tidak ingin menyalahkan truk CPO, truk batu bara maupun angkutan alat berat lainnya atas kerusakan jalan.
"Yang salah itu jalannya karena tidak kuat menahan beban, itu masalahnya. Tolak kalau pusat kasih jalan aspal," ungkapnya.
Kondisi jalan berlubang dan rusak mengakibatkan arus barang dan jasa terhambat serta distribusi bahan pokok terisolir sehingga mengganggu stabilitas ekonomi, katanya.
"Padahal, kondisi jalan mengindikasikan dan mendukung ekonomi bergerak dan pulih. Ini harus segera disikapi." kata Mahyudin.
