"Mengingat jangka waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari satu bulan lagi maka saya minta kepada seluruh SKPD untuk memperhatikan lima hal yang harus dilakukan," ungkap Gufron Yusuf, saat membuka Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) APBD 2012 semester II, di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Senin.
Kelima hal yang menjadi penekanan Gufron tersebut yakni, pertama, setiap laporan disampaikan secara akurat, handal dan tepat waktu sesuai dengan periode waktu yang dilaporkan.
"Saya tidak ingin lagi mendengar adanya keterlambatan pelaporan yang menjadi kewajiban setiap pengelola anggaran," tegasnya.
Kedua, untuk bahan kelengkapan adminstrasi keuangan, seluruh SKPD diminta menyusun dan menertibkan kembali laporan keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca keuangan SKPD, catatan laporan keuangan SKPD.
Hal itu menurutnya untuk memperoleh opini yang baik dari pihak auditor negara dan akuntabilitas non keuangan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Ketiga, kegiatan yang bersifat dikontrakkan (lelang) yang tidak dapat dilaksanakan per 31 Desember 2012 harus memutuskan kontrak, terkecuali jika ada kriteria force majeur (peristiwa luar biasa).
Keempat, pengelolaan keuangan daerah baik yang terkait dengan Dana Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dana Tugas Pembantuan yang masih belum digunakan secara optimal untuk
pembangunan daerah, perlu segera diintensifkan kegiatannya sebelum dilakukan pengendalian dan evaluasi oleh Gubernur Kaltim, yang sesuaiundangan yang telah disampaikan rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2012.
Penekan kelima yaknim rekomendasi hasil Rakordal ini diharapkan sebagai masukan kebijakan guna penyempurnaan dan perbaikan bagi pelaksanaan program/kegiatan dan sebagai bahan analisa penilaian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013.
Pada pembukaan Rakordal itu Wakil Bupati Kutai Kartanegara tersebut juga melakukan peluncuran atas ketiga Software/aplikasi yang telah dibangun oleh Bappeda kerjasama dengan Bappenas, yakni Software E-Data Base, Software E-Planning dan Software E-Monev (monitoring dan evaluasi).
Ia meminta agar software/aplikasi E-Planning, E-Monev, E-Data Base yang telah dibangun oleh Bappeda kerjasama dengan Bappenas dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh SKPD.
Diharapkan kepedulian Kepala SKPD dan pejabat struktural/petugas pembuat laporan perlu menjadi perhatian. Komitmen bersama yang konsisten atas penyampaian dan keakuratan laporan secara tepat waktu perlu disepakati dan dilaksanakan agar transparansi dan akuntabel suatu laporan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya Rakordal bukan hanya pertemuan seremonial tetapi bagi aparatur yang sadar dengan tupoksi yang menjadi tanggungjawabnya seharusnya menjadi bahan introspeksi dan evaluasi serta pengetatan pengendalian untuk percepatan realisasi pelaksanaan pembangunan.
"Karena pelaksanaan kegiatan bukan hanya sekedar menghabiskan uang saja tapi bagaimana kegiatan tersebut tepat sasaran sesuai dokumen perencanaan," demikian ujarnya. (*)
Pewarta: Hayru Abdi: Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
