Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (Pengda KAGAMA) Kaltim jajaki kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim untuk menyukseskan proyek percontohan pencanangan Desa Inklusif di Kaltim.
"DPMPD sebagai instansi bertanggung jawab pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat desa dinilai tepat untuk diajak kerjasama bersinergi mendukung pencapaiannya," kata Ketua Pengda KAGAMA Kaltim Joko Martono saat berkunjung ke Kantor DPMPD Kaltim, Selasa (22/12).
Ia mengatakan KAGAMA menjajaki peluang kerjasama untuk bersinergi bersama DPMPD Kaltim dalam mewujudkan pencanangan Desa Inklusif di Kaltim.
Menurutnya pencanangan Desa Inklusif merupakan program kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama).
Joko Martono menjelaskan pencanangan Desa Inklusif sudah dilakukan di Desa Jatisobo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dengan ditandai penandatangan prasasti oleh Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dan Rektor UGM Panut Mulyono serta Ketua Umum PP Kagama Ganjar Pranowo, pada 19 November 2020.
Lanjut dia saat ini terdapat 14 desa yang tersebar di 7 provinsi yakni Jawa Tengah, Kaltim, Bali, NTB, Sulawesi Tengah, Lampung dan Yogyakarta telah menjadi pilot project atau daerah percontohan untuk desa inklusif yang dikembangkan atas kerjasama UGM, Kagama dan Kemendes PDTT.
"Saat pencanangan Mendes PDTT berharap kedepan desa-desa di Indonesia nanti bisa mereplikasi terhadap desa inklusif yang sudah berhasil di bangun dibentuk dengan tetap senantiasa memperhatikan kearifan lokal masing-masing," katanya.
Lanjut Joko keberadaan desa inklusif sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas dan juga sesuai dengan mandat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menekankan perlindungan kelompok rentan dan marjinal seperti perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, difabel dan lain-lain.
Dikemukakannya Desa inklusif akan bisa terus dikembangkan di Indonesia, apalagi dengan adanya gagasan dari Kagama dan UGM yang bekerjasama dengan Kemendes PDTT untuk membangun percepatan desa inklusi di Indonesia.
Terkait ditetapkannya Desa Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pilot project pencanangan Desa Inklusif karena Kecamatan Samboja merupakan daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
"Nantinya KAGAMA hanya berperan melakukan pendampingan, sementara yang bertanggung jawab melaksanakannya adalah seluruh warga desa yang sudah ditetapkan sebagai tim melalui SK Desa,"kata Joko Martono.
Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin menyatakan siap memfasilitasi untuk mewujudkan pilot project atau percontohan Desa Inklusif program kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada.
“Pemprov sangat mendukung. DPMPD siap fasilitasi karena pencanangan ini bagian meringankan tugas dalam memajukan desa di Kaltim,” katanya.
Sementara itu kunjungan Ketua Pengda KAGAMA Kaltim Joko Martono didampingi Wakil Ketua Bidang IV (Kemitraaan) Lalu Fauzul Idhi, Sekretaris KAGAMA Kehutanan Kaltim Enny Fathurachmi, dan Sekretaris Pengcab KAGAMA Samarinda Gunawan Widoyoko. Pengurus KAGAMA tersebut diterima langsung Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin dan Sekretaris DPMPD Kaltim Surono.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020