Sebanyak 30 desa di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, harus mengurangi kegiatan fisik dan fokus pada penyaluran BLT DD (bantuan tunai langsung dana desa) untuk meringankan beban warga kurang mampu terdampak pandemi COVID-19.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Nurbayah saat ditemui di Penajam, Senin mengatakan, tahun ini (2020) pemerintahan desa diminta mengurangi kegiatan fisik untuk sukseskan penyaluran BLT DD.
Permintaan tersebut jelasnya, sesuai arahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Seluruh kegiatan fisik yang telah direncanakan pemerintahan desa tegas Nurbayah, perlu dievaluasi dan dikurangi agar penyaluran bantuan bersumber dari dana desa tidak tertunda.
Sesuai arahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pemerintahan desa diminta segera menyelesaikan rencana kegiatan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau APBDes 2020.
"Penyaluran bantuan langsung tunai bersumber dari dana desa, secara nasional ditargetkan selesai Desember 2020," ujar Nurbayah.
"Bila ada kegiatan fisik yang memang harus dilaksanakan, kami minta supaya dikurangi sedikit seperti volumenya untuk penyaluran BLT DD," tambahnya.
Pemerintah desa menurut Nurbayah, harus bisa menyiasati penggunaan dana desa karena penyaluran BLT DD sifatnya wajib bagi seluruh desa.
Pemerintah Desa lanjut ia, harus dapat melaksanakan penyaluran BLT DD tahap tujuh, delapan dan sembilan tepat waktu.
Arahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, penyaluran BLT DD tahap tujuh, delapan dan tahap sembilan tersebut harus tuntas akhir Desember 2020.
"Penyaluran bantuan dari dana desa senilai Rp300.000 untuk masing-masing KPM (keluarga penerima manfaat) itu sampai tahap sembilan harus selesai sampai akhir tahun ini," ucap Nurbayah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Nurbayah saat ditemui di Penajam, Senin mengatakan, tahun ini (2020) pemerintahan desa diminta mengurangi kegiatan fisik untuk sukseskan penyaluran BLT DD.
Permintaan tersebut jelasnya, sesuai arahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Seluruh kegiatan fisik yang telah direncanakan pemerintahan desa tegas Nurbayah, perlu dievaluasi dan dikurangi agar penyaluran bantuan bersumber dari dana desa tidak tertunda.
Sesuai arahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pemerintahan desa diminta segera menyelesaikan rencana kegiatan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau APBDes 2020.
"Penyaluran bantuan langsung tunai bersumber dari dana desa, secara nasional ditargetkan selesai Desember 2020," ujar Nurbayah.
"Bila ada kegiatan fisik yang memang harus dilaksanakan, kami minta supaya dikurangi sedikit seperti volumenya untuk penyaluran BLT DD," tambahnya.
Pemerintah desa menurut Nurbayah, harus bisa menyiasati penggunaan dana desa karena penyaluran BLT DD sifatnya wajib bagi seluruh desa.
Pemerintah Desa lanjut ia, harus dapat melaksanakan penyaluran BLT DD tahap tujuh, delapan dan sembilan tepat waktu.
Arahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, penyaluran BLT DD tahap tujuh, delapan dan tahap sembilan tersebut harus tuntas akhir Desember 2020.
"Penyaluran bantuan dari dana desa senilai Rp300.000 untuk masing-masing KPM (keluarga penerima manfaat) itu sampai tahap sembilan harus selesai sampai akhir tahun ini," ucap Nurbayah.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020