Pihak berwenang di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang menangani pengarusutamaan gender terus memperbaiki sistem pendataan, guna mewujudkan pengelolaan data guna mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia.
"Pekan lalu kami menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) tentang Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), guna mewujudkan Satu Data Indonesia," kata Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Halda Arsyad di Samarinda, Senin.
Ia menjelaskan untuk pelaksanaan peningkatan pengintegrasian isu gender, maka data menjadi salah satu basis yang harus diperlukan, karena dalam mengintegrasikan isu gender namun jika tidak ada data valid, maka akan merumuskan kebijakan.
"Diperlukan penyediaan data dan pemanfaatan data terpilah melalui pemenuhan standar data, meta data karena kalau ingin menjadi negara maju seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, maka syarat pertamanya adalah data harus jelas," katanya.
Penyelenggaraan satu data, lanjut dia lagi, dimulai dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota sehingga tercipta Satu Data Indonesia yang merupakan kebijakan tata kelola data untuk menghasilakan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antara instansi pusat hingga daerah.
Data mengenai pengarusutamaan gender ini pun harus terinci dan terpilah menurut jenis kelamin dan usia, karena hal ini akan menjadi gambaran umum tentang keadaan perempuan dan laki-laki di semua kelompok umur dan di berbagai aspek kehidupan.
Data terpilah menurut jenis kelamin, lanjutnya, tidak selalu mengandung isu gender, tetapi data terpilah menurut jenis kelamin merupakan unsur dasar yang harus ada mengungkapkan isu gender, yaitu isu yang muncul karena pemberlakuan ketidakadilan atas dasar jenis kelamin.
Halda juga mengatakan bahwa isu gender kurang diperhitungkan di berbagai proses pembangunan, sebagai akibatnya adalah kebijakan maupun program, hingga kegiatan pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan maupun kesulitan antara perempuan dan laki-laki.
Menurutnya, kebijakan atau program yang buta gender, akan menghasilkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, bahkan terjadinya dikotomi dalam kehidupan.
Sedangkan terkait rapat koordinasi untuk mewujudkan Satu Data Indonesia yang digelar pekan lalu, ditarget tersedianya data terpilah gender dan anak pada masing-masing perangkat daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga kebijakan yang tidak berpihak pada isu gender dapat teratasi. ***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"Pekan lalu kami menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) tentang Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), guna mewujudkan Satu Data Indonesia," kata Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Halda Arsyad di Samarinda, Senin.
Ia menjelaskan untuk pelaksanaan peningkatan pengintegrasian isu gender, maka data menjadi salah satu basis yang harus diperlukan, karena dalam mengintegrasikan isu gender namun jika tidak ada data valid, maka akan merumuskan kebijakan.
"Diperlukan penyediaan data dan pemanfaatan data terpilah melalui pemenuhan standar data, meta data karena kalau ingin menjadi negara maju seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, maka syarat pertamanya adalah data harus jelas," katanya.
Penyelenggaraan satu data, lanjut dia lagi, dimulai dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota sehingga tercipta Satu Data Indonesia yang merupakan kebijakan tata kelola data untuk menghasilakan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antara instansi pusat hingga daerah.
Data mengenai pengarusutamaan gender ini pun harus terinci dan terpilah menurut jenis kelamin dan usia, karena hal ini akan menjadi gambaran umum tentang keadaan perempuan dan laki-laki di semua kelompok umur dan di berbagai aspek kehidupan.
Data terpilah menurut jenis kelamin, lanjutnya, tidak selalu mengandung isu gender, tetapi data terpilah menurut jenis kelamin merupakan unsur dasar yang harus ada mengungkapkan isu gender, yaitu isu yang muncul karena pemberlakuan ketidakadilan atas dasar jenis kelamin.
Halda juga mengatakan bahwa isu gender kurang diperhitungkan di berbagai proses pembangunan, sebagai akibatnya adalah kebijakan maupun program, hingga kegiatan pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan maupun kesulitan antara perempuan dan laki-laki.
Menurutnya, kebijakan atau program yang buta gender, akan menghasilkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, bahkan terjadinya dikotomi dalam kehidupan.
Sedangkan terkait rapat koordinasi untuk mewujudkan Satu Data Indonesia yang digelar pekan lalu, ditarget tersedianya data terpilah gender dan anak pada masing-masing perangkat daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga kebijakan yang tidak berpihak pada isu gender dapat teratasi. ***3***
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019