Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan evaluasi mandiri terhadap program Pengarusutamaan Gender (PUG) secara mandiri, sebelum dilakukan evaluasi oleh eksternal seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA).
"Evaluasi kami lakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja kami terkait PUG, jika terdapat kekurangan, harus segera kami baiki," ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita di Samarinda, Kamis.
Evaluasi mandiri telah dilakukan hingga hari ini yang dimulai pada September dan secara mendalam dilakukan pada Senin, tiga hari lalu, yakni saat Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi PUG Provinsi Kaltim di Kantor Gubernur di Samarinda.
Evaluasi internal secara mandiri dilakukan karena saat ini Kementerian PPPA bersiap memulai mengevaluasi terhadap pelaksanaan PUG baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Evaluasi tersebut mencakup tujuh proses, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pemantauan, dan pelaporan.
Tahap pertama evaluasi mandiri telah berlangsung 14 September hingga 19 Oktober. Sedangkan sesuai jadwal, akan ada verifikasi terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan.
Untuk verifikasi lapangan akan berlangsung dari akhir Oktober ini hingga pertengahan November. Dalam verifikasi mendatang akan ada beberapa perangkat daerah, organisasi perempuan dan perguruan tinggi negeri yang menjadi sampel untuk verifikasi lapangan.
"Di akhir November mendatang merupakan verifikasi final. Setelah tim verifikasi melakukan penilaian, maka yang terbaik akan mendapat penghargaan yang diserahkan pada peringatan Hari Ibu, yaitu pada 22 Desember 2023," kata Soraya.
Ia melanjutkan, Provinsi Kaltim saat ini telah menjalankan program yang mengarah pada anggaran APBD yang responsif pada gender, baik untuk perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Persentase anggaran responsif gender di Kaltim terus meningkat, yakni dari 11,18 persen pada 2022 naik menjadi 18 persen pada 2023. Meski besaran ini masih di bawah target, namun kami tetap menunjukkan kinerja terbaik dan berharap bisa mencapai 25 persen anggaran yang responsif terhadap gender," katanya.(Adv/Diskominfo Kaltim)
