Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bakal melakukan pendampingan terhadap Desa dalam melakukan penyusunan perencanaan penggunaan dana desa untuk perubahan iklim ditingkat subnasional yakni wilayah Provinsi Kaltim yang menjadi lokus pelaksanaan program pengurangan emisi berbayar Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund 2020-2024.
"Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan Emission Reduction (ER) Program di Kalimantan Timur dalam kerangka FCPF Carbon Fund, desa sebagai unit administrasi terkecil memiliki peran penting. Bahkan dari perencanaan keuangan di dalam dokumen ERPD bahwa sebesar 38 persen kegiatan ER Program bersumber dari dana desa," kata Kasubdit Sumberdaya Pendanaan Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK RI, Endah Trikurniawati saat membuka Workshop Piloting Dana Desa untuk REDD+ di Provinsi Kaltim, di Aston Hotel Samarinda, Selasa (12/11).
Untuk itu, kata dia, diperlukan suatu ujicoba untuk mengarusutamakan pengendalian perubahaan iklim khususnya penurunan emisi gas rumah kaca melalui kerangka FCPF Carbon Fund dalam penggunaan dana desa.
Harapannya mendapatkan gambaran bagaimana perencanaan kegiatan-kegiatan intervensi untuk menurunkan emisi GRK tergambar dalam perencanaan penggunaan dana desa.
Workshop sendiri merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional mengenai Training of Trainer (ToT) percontohan optimalisasi penggunaan dana desa untuk perubahan iklim di tingkat nasional yang telah terlaksana di Jakarta pada Tanggal 5-7 Agustus 2019.
Ini merupakan pertemuan lanjutan untuk melakukan pendampingan penyusunan perencanaan penggunaan dana desa untuk perubahan iklim di tingkat sub nasional untuk membantu memberikan arahan kepada perangkat desa lain di Provinsi Kalimantan Timur.
Workshop dihadiri perwakilan Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebuanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Provinsi Kaltim serta Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kaltim, DPMD Kabupaten Se Kaltim, Kepala Desa yang terkait Proklim dan Pendamping Desa.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan Emission Reduction (ER) Program di Kalimantan Timur dalam kerangka FCPF Carbon Fund, desa sebagai unit administrasi terkecil memiliki peran penting. Bahkan dari perencanaan keuangan di dalam dokumen ERPD bahwa sebesar 38 persen kegiatan ER Program bersumber dari dana desa," kata Kasubdit Sumberdaya Pendanaan Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK RI, Endah Trikurniawati saat membuka Workshop Piloting Dana Desa untuk REDD+ di Provinsi Kaltim, di Aston Hotel Samarinda, Selasa (12/11).
Untuk itu, kata dia, diperlukan suatu ujicoba untuk mengarusutamakan pengendalian perubahaan iklim khususnya penurunan emisi gas rumah kaca melalui kerangka FCPF Carbon Fund dalam penggunaan dana desa.
Harapannya mendapatkan gambaran bagaimana perencanaan kegiatan-kegiatan intervensi untuk menurunkan emisi GRK tergambar dalam perencanaan penggunaan dana desa.
Workshop sendiri merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional mengenai Training of Trainer (ToT) percontohan optimalisasi penggunaan dana desa untuk perubahan iklim di tingkat nasional yang telah terlaksana di Jakarta pada Tanggal 5-7 Agustus 2019.
Ini merupakan pertemuan lanjutan untuk melakukan pendampingan penyusunan perencanaan penggunaan dana desa untuk perubahan iklim di tingkat sub nasional untuk membantu memberikan arahan kepada perangkat desa lain di Provinsi Kalimantan Timur.
Workshop dihadiri perwakilan Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebuanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Provinsi Kaltim serta Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kaltim, DPMD Kabupaten Se Kaltim, Kepala Desa yang terkait Proklim dan Pendamping Desa.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019