Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar sosialisasi kepada warga di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), kawasan perbatasan dengan Malaysia, tentang politik uang yang seharusnya dihindari oleh masyarakat atau pemilih.
"Cita-cita berdirinya kabupaten ini enam tahun lalu adalah Mahulu Berbudaya, sebagai masyarakat yang berbudaya atau sebagai Mahulu yang berbudaya, tentu tidak relevan dengan politik uang," ujar Komisioner Bawaslu Provinsi Kaltim Hari Dermanto di Long Bagun, Selasa.
Hal itu ia katakan ketika diwawancarai wartawan setelah menjadi pemateri dalam sosialisasi di Long Bagun dengan tema "Sosialisasi Pengawasan dalam rangka Menciptakan Lingkungan Masyarakat yang Anti Politik Uang".
Peserta dalam giat ini antara lain dari unsur masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat dari sejumlah kampung (desa), dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD). Sementara pemateri selain dirinya yaitu dari Bawaslu Kabupaten Mahulu, OPD terkait, dan dari Kapolsek Long Bagun.
Hari menuturkan bahwa para peserta yang terlibat dalam sosialisasi ini diharapkan memahami dampak negatif dari politik uang, kemudian bisa menjadi penyambung lidah untuk menyampaikan ke rekan-rekan dan keluarga agar tidak menerima jika ada yang memberi uang agar memilih salah satu pasangan calon dalam Pilkada Mahulu 2020 mendatang.
"Kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan para kepala desa bisa menjadi pemicu dan panutan untuk menolak politik uang, karena politik uang tidak sesuai dengan semboyan Mahulu yang Berbudaya. Harus disadari bahwa politik uang juga bisa merusak tatanan budaya, bahkan bisa jadi berimbas pada pemerintahan," katanya.
Jika ke depan ada pasangan calon yang melakukan politik uang, sebaiknya masyarakat melaporkan ke pihak terkait atau ke Bawaslu disertai dengan bukti-bukti yang ada agar bisa diproses, karena jika tidak ada laporan dan kebetulan tidak ada petugas dari Bawaslu saat kejadian, maka insiden tersebut tidak terungkap.
Ia juga mengatakan bahwa akan menjadi sulit jika ada masyarakat yang melapor telah terjadi politik uang oleh pasangan calon tertentu namun tidak disertai barang bukti, karena untuk menindak pelaku politik uang adalah terletak pada pembuktiannya.
"Namun kami optimis dalam Pilkada Mahulu 2020 mendatang tidak terjadi politik uang meski kita harus tetap waspada. Mahulu kan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Orang yang berbudaya akan sangat tersinggung jika ada yang bermain curang dalam berpolitik, sementara praktik memberi uang agar dipilih dalam Pemilu adalah bagian dari kecurangan," ucap Hari.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"Cita-cita berdirinya kabupaten ini enam tahun lalu adalah Mahulu Berbudaya, sebagai masyarakat yang berbudaya atau sebagai Mahulu yang berbudaya, tentu tidak relevan dengan politik uang," ujar Komisioner Bawaslu Provinsi Kaltim Hari Dermanto di Long Bagun, Selasa.
Hal itu ia katakan ketika diwawancarai wartawan setelah menjadi pemateri dalam sosialisasi di Long Bagun dengan tema "Sosialisasi Pengawasan dalam rangka Menciptakan Lingkungan Masyarakat yang Anti Politik Uang".
Peserta dalam giat ini antara lain dari unsur masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat dari sejumlah kampung (desa), dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD). Sementara pemateri selain dirinya yaitu dari Bawaslu Kabupaten Mahulu, OPD terkait, dan dari Kapolsek Long Bagun.
Hari menuturkan bahwa para peserta yang terlibat dalam sosialisasi ini diharapkan memahami dampak negatif dari politik uang, kemudian bisa menjadi penyambung lidah untuk menyampaikan ke rekan-rekan dan keluarga agar tidak menerima jika ada yang memberi uang agar memilih salah satu pasangan calon dalam Pilkada Mahulu 2020 mendatang.
"Kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan para kepala desa bisa menjadi pemicu dan panutan untuk menolak politik uang, karena politik uang tidak sesuai dengan semboyan Mahulu yang Berbudaya. Harus disadari bahwa politik uang juga bisa merusak tatanan budaya, bahkan bisa jadi berimbas pada pemerintahan," katanya.
Jika ke depan ada pasangan calon yang melakukan politik uang, sebaiknya masyarakat melaporkan ke pihak terkait atau ke Bawaslu disertai dengan bukti-bukti yang ada agar bisa diproses, karena jika tidak ada laporan dan kebetulan tidak ada petugas dari Bawaslu saat kejadian, maka insiden tersebut tidak terungkap.
Ia juga mengatakan bahwa akan menjadi sulit jika ada masyarakat yang melapor telah terjadi politik uang oleh pasangan calon tertentu namun tidak disertai barang bukti, karena untuk menindak pelaku politik uang adalah terletak pada pembuktiannya.
"Namun kami optimis dalam Pilkada Mahulu 2020 mendatang tidak terjadi politik uang meski kita harus tetap waspada. Mahulu kan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Orang yang berbudaya akan sangat tersinggung jika ada yang bermain curang dalam berpolitik, sementara praktik memberi uang agar dipilih dalam Pemilu adalah bagian dari kecurangan," ucap Hari.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019