Ketua Pokja Kampung KB Kaltim, Moh Jauhar Efendi mengungkapkan Provinsi Kalimantan Timur masih kekurangan tenaga Penyuluh Keluarga Berancana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) pada saat memimpin Rapat Pokja Kampung KB, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (15/10).
"Banyak hal dibahas dalam rapat baik terkait tugas bidang-bidang, maupun permasalahan dihadapi terkait pelaksanaan Program Kampung KB di lapangan," katanya.
Namun yang menjadi persoalan penting dan harus mendapat perhatian adalah masih minimnya jumlah PKB maupun jumlah PLKB jika dibanding dengan jumlah desa dan kelurahan yang mencapai 1.038 jumlah desa dan kelurahan se Kaltim.
Untuk sementara,katanya jumlah PLKB memang masih ideal untuk Kampung KB yang sudah terbentuk yakni sebanyak 263 orang PLKB melayani 264 Kampung KB. Tetapi bagaimana jika target kampung KB diperluas, pasti terjadi ketimpangan dan tidak sesuai dengan keberadaan Kampung KB..
Oleh karena itu kata Jauhar permasalahan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar sasaran Program Pokja Kampung KB bisa sukses sesuai harapan. “Untuk diketahui, hingga saat ini jumlah Kampung KB yang tersebar di Kaltim 264 kampung KB. tersebar di sejumlah desa maupun kelurahan,” sebutnya.
Jauhar juga mengungkapkan rapat Pokja Kampung KB berlangsung lancar dan diikuti peserta yang antusias bertanya, memberikan laporan, saran dan pendapat cukup banyak. Tinggal bagaimana potensi kekuatan yang terserap di berbagai kelembagaan mampu memberikan kontribusi positif untuk mendukung suksesnya program kampung KB.
Pada rapat tersebut juga dihadiri semua unsur Pokja Kampung KB , Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Eli Kusnaeli, termasuk unsur sekretaris dan Sekretariat beserta semua Bidang Pokja Kampung KB, Bidang Pemberdayaan Keluarga, Sosial, Ekonomi dan Perlindungan Anak, Bidang Pendidikan, Bidang Pemukiman dan Lingkungan, dan Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan ESDM.
“Saya menilai dilihat dari struktur organisasi sudah cukup kuat. Selain melibatkan kelembagaan pemerintah, juga ada unsur dari perguruan tinggi dan unsur Forum CSR (Corporate Social Responsibility) Bidang Pertambangan,” kata Jauhar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"Banyak hal dibahas dalam rapat baik terkait tugas bidang-bidang, maupun permasalahan dihadapi terkait pelaksanaan Program Kampung KB di lapangan," katanya.
Namun yang menjadi persoalan penting dan harus mendapat perhatian adalah masih minimnya jumlah PKB maupun jumlah PLKB jika dibanding dengan jumlah desa dan kelurahan yang mencapai 1.038 jumlah desa dan kelurahan se Kaltim.
Untuk sementara,katanya jumlah PLKB memang masih ideal untuk Kampung KB yang sudah terbentuk yakni sebanyak 263 orang PLKB melayani 264 Kampung KB. Tetapi bagaimana jika target kampung KB diperluas, pasti terjadi ketimpangan dan tidak sesuai dengan keberadaan Kampung KB..
Oleh karena itu kata Jauhar permasalahan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar sasaran Program Pokja Kampung KB bisa sukses sesuai harapan. “Untuk diketahui, hingga saat ini jumlah Kampung KB yang tersebar di Kaltim 264 kampung KB. tersebar di sejumlah desa maupun kelurahan,” sebutnya.
Jauhar juga mengungkapkan rapat Pokja Kampung KB berlangsung lancar dan diikuti peserta yang antusias bertanya, memberikan laporan, saran dan pendapat cukup banyak. Tinggal bagaimana potensi kekuatan yang terserap di berbagai kelembagaan mampu memberikan kontribusi positif untuk mendukung suksesnya program kampung KB.
Pada rapat tersebut juga dihadiri semua unsur Pokja Kampung KB , Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Eli Kusnaeli, termasuk unsur sekretaris dan Sekretariat beserta semua Bidang Pokja Kampung KB, Bidang Pemberdayaan Keluarga, Sosial, Ekonomi dan Perlindungan Anak, Bidang Pendidikan, Bidang Pemukiman dan Lingkungan, dan Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan ESDM.
“Saya menilai dilihat dari struktur organisasi sudah cukup kuat. Selain melibatkan kelembagaan pemerintah, juga ada unsur dari perguruan tinggi dan unsur Forum CSR (Corporate Social Responsibility) Bidang Pertambangan,” kata Jauhar.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019