Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama pihak Bank Dunia dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kaltim untuk penandatanganan program pengurangan emisi berbayar Forest Carbon Partnership Fasility (FCPF) Carbon Fund 2020-2024.
"Penandatanganan perjanjian dalam upaya pemberian insentif bagi desa-desa yang berkomitmen melaksanakan program pengurangan emisi berbayar Forest Carbon Partnership Fasility," kata Konsultan Program FCPF Carbon Fund, I Wayan Sudartana dalam paparannya saat rapat bersama KLHK dan Biro Ekonomi Setprov Kaltim, di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa.
Jadi katanya nanti desa-desa yang memiliki lahan penghijauan cukup banyak akan diberikan insentif sebagai apresiasi atas kinerja mendukung program pengurangan emisi karbon di Kaltim.
Ia mengatakan rencananya penandatanganan akan dilaksanakan 9 – 11 September 2019. Dalam Kunjungan kerjanya ke Kaltim tim dari Bank Dunia tersebut sekaligus melakukan peninjauan ke kawasan Kecamatan Sepaku Penajam Paser Utara dan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dijadikan lokasi pemindahan Ibu Kota Negara.
Lanjut I Wayan Sudartana rombongan juga akan turun langsung ke lapangan guna melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kukar.
“Karena desa tersebut dinilai memiliki banyak lahan penghijauan sehingga perlu dilakukan peninjauan langsung ke lapangan,” sebutnya.
Kegiatan selain melakukan kunjungan juga dilakukan seminar atau rapat rapat yang dilaksanakan di Hotel Bumi Senyiur Samarinda.
"Pembukaan kegiatan seminar rencananya dihadiri Gubernur Kaltim dan diharapkan memberi motivasi daerah daerah untuk lebih mengedepankan lahan penghijauan," kata I Wayan Sudartana.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019