Tenggarong (ANTARA News Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mencanangkan enam program prioritas untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di wilayah itu.
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kutai Kartanegara (Kukar) HM Ghufron Yusuf melalui Asisten II Setkab Kukar Edi Damansyah di Tenggarong, Selasa, mengatakan bahwa keenam program tersebut adalah program desa mandiri, bedah rumah, kredit UMKM, kredit pemberdayaan ekonomi perempuan, pengembangan industri berbasis tanaman pangan, serta efektivitas program alokasi dana desa.
"Dari enam program unggulan tersebut, diharapkan pada tahun-tahun mendatang dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan lebih signifikan," ujar Edi pada pembukaan rapat TKPK di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar.
Guna mengevaluasi program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan, Edi mengatakan, hendaknya data penduduk miskin dimutakhirkan secara seksama dan berkelanjutan, karena semua program yang dilaksanakan berangkat dari data yang valid sehingga upaya penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Menurut dia, berbagai program yang telah dilaksanakan TKPK telah menurunkan angka kemiskinan.
Hal tersebut terlihat dari data BPS selama lima tahun terakhir yaitu angka kemiskinan Kukar tahun 2006 sekitar 73 ribu jiwa, kemudian tahun 2007 menjadi 63 ribu jiwa. Lalu pada 2008 angka tersebut turun lagi menjadi 48 ribu jiwa,hingga 2009 menjadi sekitar 42 ribu jiwa. Namun pada 2010, angka tersebut menjadi 54 ribu jiwa.
Dia mengatakan, angka kemiskinan yang tampak naik dari 2009 ke 2010, menurut penjelasan BPS bahwa angka kenaikan tersebut belum menggambarkan kenaikan angka sesuangguhnya yang terjadi di lapangan.
"Tetapi hal itu disebabkan oleh faktor teknis survei BPS, antara lain perbedaan data dasar total penduduk, di mana pada 2010 berdasarkan sensus penduduk, sedangkan 2009 hanya berdasarkan angka proyeksi penduduk. Hal demikian juga terjadi pada kabupaten/kota lainnya di Kaltim," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa TKPK mempunyai peran strategis dalam mensinkronisasi dan mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu diharapkan dukungan Pemkab dan seluruh SKPD, unsur perguruan tinggi, mayarakat maupun dunia usaha untuk keberhasilan TKPK.
"Semoga dengan bekerja keras dan menyatukan langkah nyata kita dapat terus menekan kemiskinan, sesuai dengan tujuan pembangunan milenium yaitu angka kemiskinan di bawah lima persen pada 2015," harapnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kutai Kartanegara (Kukar) HM Ghufron Yusuf melalui Asisten II Setkab Kukar Edi Damansyah di Tenggarong, Selasa, mengatakan bahwa keenam program tersebut adalah program desa mandiri, bedah rumah, kredit UMKM, kredit pemberdayaan ekonomi perempuan, pengembangan industri berbasis tanaman pangan, serta efektivitas program alokasi dana desa.
"Dari enam program unggulan tersebut, diharapkan pada tahun-tahun mendatang dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan lebih signifikan," ujar Edi pada pembukaan rapat TKPK di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar.
Guna mengevaluasi program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan, Edi mengatakan, hendaknya data penduduk miskin dimutakhirkan secara seksama dan berkelanjutan, karena semua program yang dilaksanakan berangkat dari data yang valid sehingga upaya penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Menurut dia, berbagai program yang telah dilaksanakan TKPK telah menurunkan angka kemiskinan.
Hal tersebut terlihat dari data BPS selama lima tahun terakhir yaitu angka kemiskinan Kukar tahun 2006 sekitar 73 ribu jiwa, kemudian tahun 2007 menjadi 63 ribu jiwa. Lalu pada 2008 angka tersebut turun lagi menjadi 48 ribu jiwa,hingga 2009 menjadi sekitar 42 ribu jiwa. Namun pada 2010, angka tersebut menjadi 54 ribu jiwa.
Dia mengatakan, angka kemiskinan yang tampak naik dari 2009 ke 2010, menurut penjelasan BPS bahwa angka kenaikan tersebut belum menggambarkan kenaikan angka sesuangguhnya yang terjadi di lapangan.
"Tetapi hal itu disebabkan oleh faktor teknis survei BPS, antara lain perbedaan data dasar total penduduk, di mana pada 2010 berdasarkan sensus penduduk, sedangkan 2009 hanya berdasarkan angka proyeksi penduduk. Hal demikian juga terjadi pada kabupaten/kota lainnya di Kaltim," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa TKPK mempunyai peran strategis dalam mensinkronisasi dan mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu diharapkan dukungan Pemkab dan seluruh SKPD, unsur perguruan tinggi, mayarakat maupun dunia usaha untuk keberhasilan TKPK.
"Semoga dengan bekerja keras dan menyatukan langkah nyata kita dapat terus menekan kemiskinan, sesuai dengan tujuan pembangunan milenium yaitu angka kemiskinan di bawah lima persen pada 2015," harapnya. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011