Tanjung Redeb (ANTARA News Kaltim) - Anggota DPRD Berau Syahruni meminta jajaran Dinas Pekerjaan Umum Daerah (DPUD) pemerintah kabupaten setempat selaku instansi yang mencakup hampir seluruh kegiatan proyek, untuk sering turun ke lapangan.
Kepada wartawan di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Rabu, Syahruni mengatakan, selain pengawasan pada proyek berjalan, jajaran DPUD juga harus mengevaluasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
"Tidak sekadar menerima laporan pemborong atau laporan masyarakat saja, intinya setiap laporan keberhasilan pembangunan satu proyek harus selalu melalui pengawasan, menjaga kualitas dan mengindari adanya penyimpangan," ungkapnya.
Menurut politisi dari Partai Kedaulatan itu, keuntungan lain jika jajaran DPUD rajin ke lapangan adalah dapat menyerap langsung aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan evaluasi proyek fisik yang telah dikerjakan di mana masyarakat itu berada.
Dia mengaku sepaham dengan apa yang disampaikan Wakil Bupati Berau Ir H Ahmad Rifai MM, di mana jajaran DPUD Berau hendaknya proaktif untuk memantau langsung kondisi di lapangan.
"Ini tidak lain dimaksudkan agar mereka memahami kondisi nyata di lapangan, bukan sekedar menerima laporan begitu saja," katanya.
Syahruni juga menyadari bahwa Pemkab Berau memiliki keterbatasan dalam memenuhi aspirasi masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.
"Dengan turun ke lapangan, melalui Dinas Pekerjaan Umum, Pemkab Berau bisa menentukan prioritas pembangunan fisik di satu daerah Berau, dengan demikian bisa lebih memberikan efektifitas pembangunan dan merata," lanjutnya.
Sejauh ini, kata Syahruni, masyarakat Kecamatan masih membutuhkan peningkatan infrastruktur jalan secara berkala, agar tidak melulu pembangunan jalan diarahkan pada kawasan perkotaan saja.
"Optimalisasi potensi satu kawasan atau Kecamatan sangat besar ditunjang oleh infrastruktur jalan," katanya (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011
Kepada wartawan di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Rabu, Syahruni mengatakan, selain pengawasan pada proyek berjalan, jajaran DPUD juga harus mengevaluasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
"Tidak sekadar menerima laporan pemborong atau laporan masyarakat saja, intinya setiap laporan keberhasilan pembangunan satu proyek harus selalu melalui pengawasan, menjaga kualitas dan mengindari adanya penyimpangan," ungkapnya.
Menurut politisi dari Partai Kedaulatan itu, keuntungan lain jika jajaran DPUD rajin ke lapangan adalah dapat menyerap langsung aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan evaluasi proyek fisik yang telah dikerjakan di mana masyarakat itu berada.
Dia mengaku sepaham dengan apa yang disampaikan Wakil Bupati Berau Ir H Ahmad Rifai MM, di mana jajaran DPUD Berau hendaknya proaktif untuk memantau langsung kondisi di lapangan.
"Ini tidak lain dimaksudkan agar mereka memahami kondisi nyata di lapangan, bukan sekedar menerima laporan begitu saja," katanya.
Syahruni juga menyadari bahwa Pemkab Berau memiliki keterbatasan dalam memenuhi aspirasi masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.
"Dengan turun ke lapangan, melalui Dinas Pekerjaan Umum, Pemkab Berau bisa menentukan prioritas pembangunan fisik di satu daerah Berau, dengan demikian bisa lebih memberikan efektifitas pembangunan dan merata," lanjutnya.
Sejauh ini, kata Syahruni, masyarakat Kecamatan masih membutuhkan peningkatan infrastruktur jalan secara berkala, agar tidak melulu pembangunan jalan diarahkan pada kawasan perkotaan saja.
"Optimalisasi potensi satu kawasan atau Kecamatan sangat besar ditunjang oleh infrastruktur jalan," katanya (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011