Samarinda (Antaranews Kaltim) - Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Timur menilai kesenjangan peran di berbagai bidang antara laki-laki dan perempuan di provinsi setempat masih sangat "jomplang" atau jauh dari seimbang, karena besarnya dominasi kaum pria.
"Jomplangnya peran ini dapat dilihat dari data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kaltim yang berada di urutan tiga dari bawah secara nasional," ujar Kepala bidang Kesetaraan Gender DKP3A Kaltim Mahrita di Samarinda, Jumat.
Menurut ia, IPG dan IDG Kaltim bahkan mendekati Provinsi Papua yang berada di posisi bawah, sehingga DKP3A terus memacu kaum perempuan Kaltim tidak ragu terjun di bidang apapun karena undang-undang tidak membatasi perempuan beraktivitas.
Mahrita menambahkan bahwa posisi IPG dan IDG itu tidak segaris dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim yang berada di peringkat tiga terbaik secara nasional.
"IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel seperti IPM, kemudian data IPG digunakan untuk mengungkap ketidakadilan maupun keadilan pencapaian laki-laki dan perempuan," tuturnya.
Sedangkan IDG untuk menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranannya dengan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.
Mahrita menuturkan bahwa setelah dilakuan telaah untuk IPG, kesenjangan di Kaltim ada di bidang ekonomi, yakni kesenjangan di data IDG terlihat pada keberadaan posisi perempuan di jabatan publik.
Hal ini disebabkan indikator penilaiannya dari segi penyumbang pendapatan Kaltim dari sektor migas saja, sehingga UMKM dan industri rumahan yang lebih banyak dijalankan oleh perempuan tidak dihitung.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum Pemilu 2014, keterlibatan perempuan dalam dunia politik perannya masih bagus karena terdapat 15,4 persen.
Namun, saat ini justru kondisinya menurun yang hanya tercatat 10,09 persen atau dengan perbandingan ada enam orang perempuan dari 55 orang legislator di Kaltim.
"Ini artinya terjadi penurunan keterlibatan perempuan dalam berpolitik," tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender sering dilakukan DKP3A, di antaranya melalui kegiatan bidang politik dengan pelatihan melibatkan calon kepala daerah, lembaga kemasyarakatan, dan praktisi partai.
"Sementara untuk mendorong perempuan aktif di bidang ekonomi juga menjadi program prioritas DKP3A Kaltim untuk memberdayakan dan meningkatan ekonomi di 10 kabupaten/kota, agar ke depan peran laki-laki dan perempuan imbang," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Jomplangnya peran ini dapat dilihat dari data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kaltim yang berada di urutan tiga dari bawah secara nasional," ujar Kepala bidang Kesetaraan Gender DKP3A Kaltim Mahrita di Samarinda, Jumat.
Menurut ia, IPG dan IDG Kaltim bahkan mendekati Provinsi Papua yang berada di posisi bawah, sehingga DKP3A terus memacu kaum perempuan Kaltim tidak ragu terjun di bidang apapun karena undang-undang tidak membatasi perempuan beraktivitas.
Mahrita menambahkan bahwa posisi IPG dan IDG itu tidak segaris dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim yang berada di peringkat tiga terbaik secara nasional.
"IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel seperti IPM, kemudian data IPG digunakan untuk mengungkap ketidakadilan maupun keadilan pencapaian laki-laki dan perempuan," tuturnya.
Sedangkan IDG untuk menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranannya dengan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.
Mahrita menuturkan bahwa setelah dilakuan telaah untuk IPG, kesenjangan di Kaltim ada di bidang ekonomi, yakni kesenjangan di data IDG terlihat pada keberadaan posisi perempuan di jabatan publik.
Hal ini disebabkan indikator penilaiannya dari segi penyumbang pendapatan Kaltim dari sektor migas saja, sehingga UMKM dan industri rumahan yang lebih banyak dijalankan oleh perempuan tidak dihitung.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum Pemilu 2014, keterlibatan perempuan dalam dunia politik perannya masih bagus karena terdapat 15,4 persen.
Namun, saat ini justru kondisinya menurun yang hanya tercatat 10,09 persen atau dengan perbandingan ada enam orang perempuan dari 55 orang legislator di Kaltim.
"Ini artinya terjadi penurunan keterlibatan perempuan dalam berpolitik," tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender sering dilakukan DKP3A, di antaranya melalui kegiatan bidang politik dengan pelatihan melibatkan calon kepala daerah, lembaga kemasyarakatan, dan praktisi partai.
"Sementara untuk mendorong perempuan aktif di bidang ekonomi juga menjadi program prioritas DKP3A Kaltim untuk memberdayakan dan meningkatan ekonomi di 10 kabupaten/kota, agar ke depan peran laki-laki dan perempuan imbang," ujarnya.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018