Balikpapan (Antaranews Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak membentuk tim khusus percepatan penyelesaian proyek pembangunan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang melibatkan sejumlah instansi dan pihak terkait.
"Tim itu beranggotakan Pangdam VI Mulawarman, Kapolda Kaltim, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan lainnya," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaltim Taufik Fauzi di Balikpapan, Minggu.
Ia mengatakan, surat keputusan pembentukan tim percepatan itu akan diteken Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak pada pekan ini.
Selain itu, sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga dilibatkan pada tim tersebut.
Menurut Taufik, bukan hanya menyelesaikan soal lahan, tim itu juga bertugas mendata dan menentukan langkah cepat penyelesaian pengerjaan tol sepanjang 99.2 km itu.
Secara terjadwal, tim akan bertemu dan menggelar rapat setiap dua minggu sekali di Istana Negara di Jakarta. "Untuk mencari solusi semua masalah," lanjut Taufik.
Misalnya, pada Seksi V yang menghubungkan Balikpapan dengan Manggar-Sepinggan sepanjang 10.99 km.
Menurut Taufik, di lahan tersebut ada kendala karena jalan bertemu dengan perumahan warga, sementara warga juga memerlukan lahan jalan akses melintas tol untuk akses keluar masuk perumahannya.
Termasuk juga "overpass" atau jembatan melintas di atas tol di Seksi IV dan Seksi III, di mana tol bertemu dengan jalan hauling tambang batu bara.
Solusi masalah itu, kata Taufik, para direktur perusahaan tambang dan Pemerintah Provinsi Kaltim diminta berkoordinasi soal hibah dan rekomendasi penciutan lahan tambang.
"Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga menyarankan ganti rugi lahan yang bermasalah dititipkan di pengadilan, sehingga pekerjaan tidak lagi terhambat permasalahan lahan," tambahnya.
Baca juga: Tol Balsam diresmikan Presiden pada Oktober 2018
Proyek tol Balsam yang membentang sepanjang 99,02 kilometer mulai dibangun pada 2011 dengan pencanangan batu pertama di Manggar, Balikpapan.
Pembangunannya dibagi dalam lima Seksi, yaitu Seksi I Km 13-Samboja, Seksi II mulai Samboja-Kutai Kartanegara hingga Palaran I-Samarinda.
Seksi III mulai Samboja hingga Palaran II, Seksi IV Palaran ke Jembatan Mahkota II Samarinda, serta Seksi V dari Manggar-Balikpapan ke Km 13.
Kelima seksi tersebut dibiayai dari APBD Provinsi Kaltim, kemudian pihak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) melalui PT Jasa Marga Balikpapan-Samarinda, serta dana APBN melalui pinjaman dari China.
Sejauh ini, pengerjaan Seksi V sepanjang 11,12 km yang sumber dananya dari APBN dan pinjaman China itu sebesar Rp848.5 miliar adalah seksi yang paling telat realisasi pengerjaannya.
Seksi ini baru selesai 27,15 persen dan dikerjakan tiga kontraktor untuk tiga segmen, yaitu kontraktor asing Beijing Urban Construction Group Co. Ltd, kontraktor nasional BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
"Di segmen yang dikerjakan Waskita Karya kebanyakan tanah lembek, sehingga ada perubahan desain," jelas Taufik.
Kontur tanah lembek di segmen itu melambatkan pengerjaan proyek. Apalagi menjelang batas waktu penyelesaian pada November 2018 sudah kembali masuk musim hujan.
Menghadapi itu, kontraktor melakukan sejumlah rekayasa, mulai dari teknik pekerjaan hingga jam kerja dan jumlah tenaga kerja.
"Utamanya berharap cuaca kering dan pompa untuk mempercepat pengeringan. Semua disinkronkan sehingga saat cuaca baik, lahan siap, material siap, tenaga kerja siap, peralatan siap, jam kerja awalnya 8 jam bisa 24 jam," kata Taufik, yang optimistis proyek itu selesai November ini. (*)
Baca juga: Anggaran Pembebasan Lahan Tol Balikpapan-Samarinda Membengkak
Baca juga: Gubernur: Pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda harus Rampung 2018
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Tim itu beranggotakan Pangdam VI Mulawarman, Kapolda Kaltim, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan lainnya," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaltim Taufik Fauzi di Balikpapan, Minggu.
Ia mengatakan, surat keputusan pembentukan tim percepatan itu akan diteken Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak pada pekan ini.
Selain itu, sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga dilibatkan pada tim tersebut.
Menurut Taufik, bukan hanya menyelesaikan soal lahan, tim itu juga bertugas mendata dan menentukan langkah cepat penyelesaian pengerjaan tol sepanjang 99.2 km itu.
Secara terjadwal, tim akan bertemu dan menggelar rapat setiap dua minggu sekali di Istana Negara di Jakarta. "Untuk mencari solusi semua masalah," lanjut Taufik.
Misalnya, pada Seksi V yang menghubungkan Balikpapan dengan Manggar-Sepinggan sepanjang 10.99 km.
Menurut Taufik, di lahan tersebut ada kendala karena jalan bertemu dengan perumahan warga, sementara warga juga memerlukan lahan jalan akses melintas tol untuk akses keluar masuk perumahannya.
Termasuk juga "overpass" atau jembatan melintas di atas tol di Seksi IV dan Seksi III, di mana tol bertemu dengan jalan hauling tambang batu bara.
Solusi masalah itu, kata Taufik, para direktur perusahaan tambang dan Pemerintah Provinsi Kaltim diminta berkoordinasi soal hibah dan rekomendasi penciutan lahan tambang.
"Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga menyarankan ganti rugi lahan yang bermasalah dititipkan di pengadilan, sehingga pekerjaan tidak lagi terhambat permasalahan lahan," tambahnya.
Baca juga: Tol Balsam diresmikan Presiden pada Oktober 2018
Proyek tol Balsam yang membentang sepanjang 99,02 kilometer mulai dibangun pada 2011 dengan pencanangan batu pertama di Manggar, Balikpapan.
Pembangunannya dibagi dalam lima Seksi, yaitu Seksi I Km 13-Samboja, Seksi II mulai Samboja-Kutai Kartanegara hingga Palaran I-Samarinda.
Seksi III mulai Samboja hingga Palaran II, Seksi IV Palaran ke Jembatan Mahkota II Samarinda, serta Seksi V dari Manggar-Balikpapan ke Km 13.
Kelima seksi tersebut dibiayai dari APBD Provinsi Kaltim, kemudian pihak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) melalui PT Jasa Marga Balikpapan-Samarinda, serta dana APBN melalui pinjaman dari China.
Sejauh ini, pengerjaan Seksi V sepanjang 11,12 km yang sumber dananya dari APBN dan pinjaman China itu sebesar Rp848.5 miliar adalah seksi yang paling telat realisasi pengerjaannya.
Seksi ini baru selesai 27,15 persen dan dikerjakan tiga kontraktor untuk tiga segmen, yaitu kontraktor asing Beijing Urban Construction Group Co. Ltd, kontraktor nasional BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
"Di segmen yang dikerjakan Waskita Karya kebanyakan tanah lembek, sehingga ada perubahan desain," jelas Taufik.
Kontur tanah lembek di segmen itu melambatkan pengerjaan proyek. Apalagi menjelang batas waktu penyelesaian pada November 2018 sudah kembali masuk musim hujan.
Menghadapi itu, kontraktor melakukan sejumlah rekayasa, mulai dari teknik pekerjaan hingga jam kerja dan jumlah tenaga kerja.
"Utamanya berharap cuaca kering dan pompa untuk mempercepat pengeringan. Semua disinkronkan sehingga saat cuaca baik, lahan siap, material siap, tenaga kerja siap, peralatan siap, jam kerja awalnya 8 jam bisa 24 jam," kata Taufik, yang optimistis proyek itu selesai November ini. (*)
Baca juga: Anggaran Pembebasan Lahan Tol Balikpapan-Samarinda Membengkak
Baca juga: Gubernur: Pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda harus Rampung 2018
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018