Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dari tujuh kabupaten yang tersebar di Provinsi Kalimantan Timur, Mahakam Ulu menempati rangking kedua dalam pelaporan penggunaan dana desa tahap pertama 2017, yakni mencapai 51,79 persen dari total 60 persen tahap pertama.

"Tahun ini Kabupaten Mahulu memperoleh dana desa senilai Rp46,4 miliar. Dari jumlah itu, anggaran tahap pertama yang sudah terserap mencapai Rp24,03 miliar," ujar Pendamping Profesional Desa Tenaga Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Desa Kabupaten Mahakam Ulu Anam Sharozi di Samarinda, Kamis.

Ia mengatakan, meski pelaporannya berada di urutan kedua se-Kaltim, namun kondisi ini dinilai bagus karena Mahakam Ulu merupakan kawasan perbatasan negara yang sangat sulit memperoleh sinyal untuk mengirim laporan dan data.

Oleh karena itu, di tengah keterbatasan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, namun para pendamping tetap berusaha mencari jaringan ke tempat-tempat tertentu atau menumpang ke kenalan yang memiliki wifi agar bisa mengirim data, walau jarak untuk memperoleh sinyal cukup jauh dan tidak mudah ditempuh.

Berada di posisi pertama dalam pelaporan ini adalah dari Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian peringkat tiga dari Berau, diikuti Paser, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara.

Ia juga mengatakan bahwa pencairan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Mahakam Ulu untuk yang 60 persen tahap pertama sudah lama dilakukan, yakni dengan nilai Rp27,84 miliar yang kemudian disalurkan ke rekening kampung.

Bahkan untuk yang 40 persen tahap kedua juga sudah disalurkan ke RKUD dengan nilai Rp18,56 miliar, sehingga saat ini sejumlah kampung di Mahakam Ulu sudah bersiap melalukan pencairan dana desa tahap kedua, karena laporan pertanggungjawabannya sudah dilakukan.

"Informasi yang saya terima, hari ini ada beberapa kampung yang sudah mencairkan dana desa tahap kedua, diantaranya adalah Kampung Long Lunuk di Kecamatan Long Pahangai," ucapnya.

Ia juga mengatakan bahwa dana desa yang sudah tersalurkan di Mahakam Ulu telah dimanfaatkan oleh kepala kampung bersama masyarakatnya untuk berbagao kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diyakini ke depan akan berdampak terhadap perkembangan daerah baik dari sisi fisik maupun nonfisik.

"Kalau dari sisi fisik, kegiatan yang dilakukan seperti pembangunan jalan lingkungan, jalan pertanian, pembangunan pusat kesehatan, dan pembangunan PAUD. Sedangkan untuk nonfisik antara lain peningkatan kapasitas masyarakat dan pelatihan pengembangan bidang ekonomi berbasis kemasyarakatan," tutur Anam. (*)

Pewarta: M Ghofar

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017