Penajam (ANTARA Kaltim) - Sebanyak lima orang anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menolak hadir pada rapat paripurna dengan agenda pengesahan APBD Perubahan 2017 dan penyampaian nota keuangan RAPBD 2018, Selasa.
Pada rapat paripurna sebelumnya Kamis (2/11), Fraksi Partai Golkar juga melakukan aksi penolakan terhadap pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Dana Pihak Ketiga dan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Benuo Taka.
"Kami menghargai sikap politik yang diambil Fraksi Partai Golkar itu," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Syahruddin M Noor ketika ditemui usai rapat paripurna.
Namun demikian, ia berharap sikap penolakan Fraksi Partai Golkar tersebut tidak mempengaruhi kinerja DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, termasuk juga tidak mengganggu Ketua DPRD Nanang Ali sebagai ketua Badan Anggaran yang juga dari partai tersebut.
Pada rapat paripurna tersebut, daftar absensi yang dibacakan Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Andi Singkeru menyebutkan ketidakhadiran lima anggota Fraksi Partai Golkar dengan keterangan izin.
Namun, setelah sejumlah anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara lainnya mengajukan protes, akhirnya ketidakhadiran lima anggota Fraksi Partai Golkar itu dinyatakan tanpa keterangan.
Kelima anggota Fraksi Partai Golkar itu adalaah Ketua DPRD Nanang Ali, Ketua Komisi I Fadliansyah, Sekretaris Komisi III Jamaluddin, anggota Komisi II Andi Yusuf, dan anggota Komisi I Henny Arisandi.
Kendati Fraksi Partai Golkar tidak hadir, APBD Perubahan 2017 Kabupaten Penajam Paser Utara tetap disahkan sebesar Rp1,4 triliun setelah mendapat pesetujuan lima fraksi lainnya.
Selain itu, rapat paripurna juga menyetujui melakukan pembahasan Rancangan APBD 2018 sebesar Rp1,143 triliun atau mengalami defisit lebih kurang Rp86,61 miliar dibanding APBD 2017.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara membayar sejumlah proyek yang dibiayai melalui skema anggaran kontrak tahun jamak pada APBD-P 2017 sekitar Rp78 miliar dari pinjaman dana PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp348 miliar.
Dengan begitu, keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2018 masih mendapat tambahan anggaran lebih kurang Rp270 miliar dari sisa pinjaman dana itu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Pada rapat paripurna sebelumnya Kamis (2/11), Fraksi Partai Golkar juga melakukan aksi penolakan terhadap pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Dana Pihak Ketiga dan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Benuo Taka.
"Kami menghargai sikap politik yang diambil Fraksi Partai Golkar itu," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Syahruddin M Noor ketika ditemui usai rapat paripurna.
Namun demikian, ia berharap sikap penolakan Fraksi Partai Golkar tersebut tidak mempengaruhi kinerja DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, termasuk juga tidak mengganggu Ketua DPRD Nanang Ali sebagai ketua Badan Anggaran yang juga dari partai tersebut.
Pada rapat paripurna tersebut, daftar absensi yang dibacakan Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Andi Singkeru menyebutkan ketidakhadiran lima anggota Fraksi Partai Golkar dengan keterangan izin.
Namun, setelah sejumlah anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara lainnya mengajukan protes, akhirnya ketidakhadiran lima anggota Fraksi Partai Golkar itu dinyatakan tanpa keterangan.
Kelima anggota Fraksi Partai Golkar itu adalaah Ketua DPRD Nanang Ali, Ketua Komisi I Fadliansyah, Sekretaris Komisi III Jamaluddin, anggota Komisi II Andi Yusuf, dan anggota Komisi I Henny Arisandi.
Kendati Fraksi Partai Golkar tidak hadir, APBD Perubahan 2017 Kabupaten Penajam Paser Utara tetap disahkan sebesar Rp1,4 triliun setelah mendapat pesetujuan lima fraksi lainnya.
Selain itu, rapat paripurna juga menyetujui melakukan pembahasan Rancangan APBD 2018 sebesar Rp1,143 triliun atau mengalami defisit lebih kurang Rp86,61 miliar dibanding APBD 2017.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara membayar sejumlah proyek yang dibiayai melalui skema anggaran kontrak tahun jamak pada APBD-P 2017 sekitar Rp78 miliar dari pinjaman dana PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp348 miliar.
Dengan begitu, keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2018 masih mendapat tambahan anggaran lebih kurang Rp270 miliar dari sisa pinjaman dana itu. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017