Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kota Samarinda, Kalimantan Timur, bergabung dengan 24 kabupaten/kota meluncurkan program "Smart City Indonesia" di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sekaligus melakukan penandatanganan nota kesepahaman mengenai Gerakan Menuju 100 Smart City atau Kota Cerdas.
"Peluncuran dan penandatangan Smart City dilakukan pada 22-23 Mei. Penjabat Sekretaris Kota Samarinda Bapak Hermanto yang hadir mewakili giat di Makassar tersebut," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda Aji Syarif Hidayatullah dihubungi di Samarinda, Selasa.
Peluncuran sekaligus penandatanganan oleh 25 kabupaten/kota tersebut bersamaan dengan gelaran Smart City Summit 2017 di Four Points, Makassar.
Menurut ia, Samarinda dipilih oleh Tim Asesor Kementerian Kominfo dalam proyek percontohan program gerakan menuju Smart City di Indonesia, salah satu alasannya adalah kesiapan di sejumlah aspek.
"Banyak aspek yang dinilai oleh Kemkominfo dalam memutuskan, seperti aspek SDM, jaringan yang tersedia, anggaran, maupun regulasi yang mendukung untuk mewujudkan program ini," ujarnya.
Di Samarinda, lanjutnya, saat ini terdapat empat program prioritas dalam "smart governance", yakni integrasi sistem dengan memberikan layanan dalam jaringan melalui e-Warga, layanan perizinan online, layanan kesehatan online, dan membuat portal layanan menjadi satu untuk semua layanan.
"Jadi, warga tinggal mengakses portal samarindakota.go.id, maka bisa terhubung dengan semua layanan," jelasnya.
Tidak hanya sampai di empat program prioritas tersebut, program lainnya juga tetap jalan sambil menunggu terbentuknya Dewan Smart City yang kini menyusun rencana induk dan cetak biru smart city.
Menurut Dayat, gerakan Smart City di Indonesia pada tahun pertama dimulai dari 2017 sampai 2019 dan dalam tiga tahun diharapkan bisa menjaring 100 kabupaten/kota, sedangkan 25 daerah sudah terpilih tahap pertama, termasuk Samarinda.
Dalam program pemanfaatan teknologi informasi ini, Samarinda akan memprioritaskan lebih awal terwujudnya sarana pusat data.
"Kami berharap dengan adanya aplikasi e-governance itu, maka semua data di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Samarinda bisa terintegrasi menjadi satu sumber, sehingga bila mencari data, akan bisa lebih cepat, mudah dan akurat," ujar Dayat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Peluncuran dan penandatangan Smart City dilakukan pada 22-23 Mei. Penjabat Sekretaris Kota Samarinda Bapak Hermanto yang hadir mewakili giat di Makassar tersebut," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda Aji Syarif Hidayatullah dihubungi di Samarinda, Selasa.
Peluncuran sekaligus penandatanganan oleh 25 kabupaten/kota tersebut bersamaan dengan gelaran Smart City Summit 2017 di Four Points, Makassar.
Menurut ia, Samarinda dipilih oleh Tim Asesor Kementerian Kominfo dalam proyek percontohan program gerakan menuju Smart City di Indonesia, salah satu alasannya adalah kesiapan di sejumlah aspek.
"Banyak aspek yang dinilai oleh Kemkominfo dalam memutuskan, seperti aspek SDM, jaringan yang tersedia, anggaran, maupun regulasi yang mendukung untuk mewujudkan program ini," ujarnya.
Di Samarinda, lanjutnya, saat ini terdapat empat program prioritas dalam "smart governance", yakni integrasi sistem dengan memberikan layanan dalam jaringan melalui e-Warga, layanan perizinan online, layanan kesehatan online, dan membuat portal layanan menjadi satu untuk semua layanan.
"Jadi, warga tinggal mengakses portal samarindakota.go.id, maka bisa terhubung dengan semua layanan," jelasnya.
Tidak hanya sampai di empat program prioritas tersebut, program lainnya juga tetap jalan sambil menunggu terbentuknya Dewan Smart City yang kini menyusun rencana induk dan cetak biru smart city.
Menurut Dayat, gerakan Smart City di Indonesia pada tahun pertama dimulai dari 2017 sampai 2019 dan dalam tiga tahun diharapkan bisa menjaring 100 kabupaten/kota, sedangkan 25 daerah sudah terpilih tahap pertama, termasuk Samarinda.
Dalam program pemanfaatan teknologi informasi ini, Samarinda akan memprioritaskan lebih awal terwujudnya sarana pusat data.
"Kami berharap dengan adanya aplikasi e-governance itu, maka semua data di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Samarinda bisa terintegrasi menjadi satu sumber, sehingga bila mencari data, akan bisa lebih cepat, mudah dan akurat," ujar Dayat. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017