Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur hingga kini belum menetapkan status tanggap darurat terkait bencana banjir besar yang sudah berlangsung sepekan terakhir di daerah itu.
"Sampai sekarang belum ada penetapan tanggap darurat untuk bencana banjir di Kutai Barat," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur Kresna Yana kepada wartawan di Samarinda, Sabtu.
Ia menjelaskan, penetapan tanggap darurat menjadi kewenangan kepala daerah setelah melalui sejumlah kajian dari instansi terkait mengenai kondisi di lapangan.
Apabila ada penetapan status tanggap darurat, lanjutnya, pemerintah daerah bisa mengeluarkan anggaran tidak terduga untuk penanganan bencana.
"Pertama, anggaran itu dari kabupaten dulu, kalau tidak mampu bisa mengajukan bantuan kepada pemerintah provinsi. Sampai sekarang itu (tanggap darurat) belum ada," ujarnya.
Kresna menambahkan, BPBD Kaltim juga telah mendistribusikan bantuan logistik ke Kutai Barat dan personel dalam posisi siaga jika sewaktu-waktu diperlukan.
Dari laporan yang disampaikan BPBD Kutai Barat, lebih kurang 2.353 rumah yang tersebar di 58 kampung/desa di 12 kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian bervariasi antara satu hingga tiga meter.
Jumlah warga yang terdampak banjir lebih kurang 25.639 jiwa dari 6.630 kepala keluarga.
"Wilayah terparah terdampak banjir adalah Tering Lama dengan ketinggian air mencapai tiga meter," tambahnya.
Banjir yang telah berlangsung sepekan akibat luapan Sungai Mahakam itu juga merendam sedikitnya empat sekolah, empat kantor desa, satu kantor polsek, tempat ibadah, dan sejumlah fasilitas umum hingga melumpuhkan aktivitas warga.
Hingga kini, tambah Kresna, belum ada pengungsian massal. Sebagian dari mereka masih bertahan di rumah, tapi ada juga yang menumpang ke tetangga atau sanak saudara yang rumahnya berlantai dua.
"Kalau memang diperlukan, tempat penampungan sementara bisa disiapkan. Tapi, laporan terakhir yang kami terima tidak ada pengungsian massal," tambahnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Sampai sekarang belum ada penetapan tanggap darurat untuk bencana banjir di Kutai Barat," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur Kresna Yana kepada wartawan di Samarinda, Sabtu.
Ia menjelaskan, penetapan tanggap darurat menjadi kewenangan kepala daerah setelah melalui sejumlah kajian dari instansi terkait mengenai kondisi di lapangan.
Apabila ada penetapan status tanggap darurat, lanjutnya, pemerintah daerah bisa mengeluarkan anggaran tidak terduga untuk penanganan bencana.
"Pertama, anggaran itu dari kabupaten dulu, kalau tidak mampu bisa mengajukan bantuan kepada pemerintah provinsi. Sampai sekarang itu (tanggap darurat) belum ada," ujarnya.
Kresna menambahkan, BPBD Kaltim juga telah mendistribusikan bantuan logistik ke Kutai Barat dan personel dalam posisi siaga jika sewaktu-waktu diperlukan.
Dari laporan yang disampaikan BPBD Kutai Barat, lebih kurang 2.353 rumah yang tersebar di 58 kampung/desa di 12 kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian bervariasi antara satu hingga tiga meter.
Jumlah warga yang terdampak banjir lebih kurang 25.639 jiwa dari 6.630 kepala keluarga.
"Wilayah terparah terdampak banjir adalah Tering Lama dengan ketinggian air mencapai tiga meter," tambahnya.
Banjir yang telah berlangsung sepekan akibat luapan Sungai Mahakam itu juga merendam sedikitnya empat sekolah, empat kantor desa, satu kantor polsek, tempat ibadah, dan sejumlah fasilitas umum hingga melumpuhkan aktivitas warga.
Hingga kini, tambah Kresna, belum ada pengungsian massal. Sebagian dari mereka masih bertahan di rumah, tapi ada juga yang menumpang ke tetangga atau sanak saudara yang rumahnya berlantai dua.
"Kalau memang diperlukan, tempat penampungan sementara bisa disiapkan. Tapi, laporan terakhir yang kami terima tidak ada pengungsian massal," tambahnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017