Samarinda (ANTARA Kaltim) - Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari resmi terdaftar di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Timur sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada 2018, setelah mengembalikan formulir pendaftaran ke partai itu, Selasa.

"Dengan pengembalian formulir lamaran sebagai bakal calon gubernur Kaltim, saya mohon PPP bisa menerima dan mengusung saya sehingga kita bisa bersama membangun Provinsi Kaltim," ujar Rita ketika mengembalikan formulir di Sekretariat DPW PPP Kaltim di Jalan Ir H Juanda, Samarinda.

Kedatangan Rita Widyasari yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kaltim didampingi sejumlah anggota DPRD Kaltim dan beberapa pengurus Partai Golkar Kaltim, antara lain Khairuddin, Abdurrahman Alhasani, Sarkowi V Zahri, Sy Masitah Assegaf, dan sejumlah pengurus lainnya.

Pada kesempatan itu, Rita menuturkan pembangunan di Provinsi Kaltim selama ini sudah baik, namun ia yakin ke depan bisa lebih baik lagi melalui kepemimpinannya yang didukung oleh partai lain, termasuk PPP dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

Tahun ini, lanjutnya, APBD Kutai Kartanegara sebesar Rp3,99 triliun atau mengalami penurunan drastis ketimbang tahun-tahun sebelumnya, bahkan pernah mencapai Rp7,6 triliun pada 2014.

Ia mengakui penurunan APBD tersebut akibat dari gejolak ekonomi dunia yang menyebabkan harga minyak dan gas (migas) serta batu bara terpuruk, sehingga daerah yang dipimpinnya itu juga terkena imbasnya karena selama ini masih ditopang oleh dua komoditas tersebut.

Namun demikian, lanjutnya, Kabupaten Kutai Kartanegara masih beruntung karena mendorong laju ekonomi di sektor lain baik pariwisata dan pertanian dalam arti luas, sehingga sektor yang dapat diperbarui tersebut bisa memberikan andil dalam pembentukan ekonomi daerah.

"Boleh dicek tentang komitmen kami menggerakkan sektor wisata. Tahun 2016 kunjungan wisatawan ke Kutai Kartenegara sebanyak 1,9 juta orang, meningkat ketimbang tahun sebelumnya. Sedangkan tahun ini kami targetkan sebanyak dua juta wisatawan. Ini merupakan upaya kami agar tidak bergantung pada sda yang tak dapat diperbarui," katanya.

Di sektor pertanian juga begitu, baik peternakan, perkebunan, dan perikanan juga terus digenjot. Termasuk subsektor pertanian tanaman pangan, karena Kutai Kartanegara merupakan daerah di Kaltim yang mengalami surplus padi, sehingga tidak perlu mendatangkan beras dari daerah lain.

"Berbagai perubahan dan penganekaragaman pendapatan daerah ini diharapkan bisa saya terapkan jika nanti saya menjadi Gubernur Kaltim. Sekarang APBD murni Kaltim Rp7,6 triliun, memang sulit membiayai 10 kabupaten/kota, jadi kita memang harus melakukan terobosan sumber lain agar tidak terus tergantung pada sumber daya alam yang tak dapat diperbarui," ujar Rita. (*)

Pewarta: M Ghofar

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017