Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Sejumlah investor berencana membangun pelabuhan ikan di Desa Tanjung Aru Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser,yang diperkirakan menelan biaya Rp13 triliun.
"Proyek pembangunan pelabuhan ikan tersebut menggunakan pola kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dengan melibatkan sejumlah investor," kata Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser, Diah Mustika Sari, pada rakor percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan pelabuhan berbasis inti-plasma perikanan, di Tanah Grogot, Rabu.
Selain dihadiri Wakil Bupati Paser Mardikansyah, Kapolres Ajun Komisaris Besar Polisi Dudy Iskandar dan perwakilan Kodim 0904 Tanah Grogot, rakor persiapan pembangunan pelabuhan ikan itu juga dihadiri, Kasubdit Kerjasama Pemerintah Swasta Bappenas RI Dadang Jusron, Presiden Direktur National Standard Finance (NFS) Tomy Soeprapto dan Anton Abdullah perwakilan dari PT Penjamin Infrastruktur Indonesia.
"Proyek ini diusulkan PT Bahtera Pasir Multi Infrastruktur dengan menggandeng National Standard Finance (NFS), salah satu anak cabang Bank Dunia serta melibatkan Bappenas dan PT Penjamin Infrasrtruktur Indonesia," terangnya.
"Proyek ini tidak menggunakan APBN maupun APBD. Sifatnya investasi kepada pemerintah daerah. Setelah tiga puluh tahun, maka pelabuhan itu akan menjadi aset pemerintah daerah," kata Diah Mustika.
Pihak investor lanjut dia, akan membangun pelabuhan beserta sarana dan fasilitas penunjang.
"Untuk pembangunan pelabuhannya saja akan menelan biaya hingga Rp13 triliun. Pada kawasan itu juga akan diadakan pengadaan kapal besar 30 GT untuk para nelayan, rumah sakit, sekolah dan semua fasilitas penunjang termasuk jalan `bypass` atau jalan yang dibuat tidak melintasi jalan negara, baik itu jalan daerah dan jalan provinsi," tutur Diah Mustika.
Selain mendapat fasilitas pembangunan pelabuhan dari investor, pemerintah daerah juga kata Diah Mustika, akan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah pajak yang dipungut dari pelabuhan itu.
"Seperti pajak bumi bangunan dan pajak penghasilan baik pribadi maupun perusahaan," ujarnya. Proyek tersebut kata ia, direncanakan dimulai awal 2018.
"Awal 2018 sudah bisa dimulai. Pembangunan itu direncanakan memakan waktu paling cepat tiga tahun," tutur Diah Mustika.
Sementara Wakil Bupati Paser Mardikansyah berharap pembangunan pelabuhan ikan itu, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
"Semoga pembangun pelabuhan ikan tersebut bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarkat. Pelabuhan itu juga akan menjadi pusat pelabuhan ikan di Kaltim. Ini tentu akan menjadi kebanggan bagi Kabupaten Paser," kata Mardikansyah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Proyek pembangunan pelabuhan ikan tersebut menggunakan pola kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dengan melibatkan sejumlah investor," kata Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser, Diah Mustika Sari, pada rakor percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan pelabuhan berbasis inti-plasma perikanan, di Tanah Grogot, Rabu.
Selain dihadiri Wakil Bupati Paser Mardikansyah, Kapolres Ajun Komisaris Besar Polisi Dudy Iskandar dan perwakilan Kodim 0904 Tanah Grogot, rakor persiapan pembangunan pelabuhan ikan itu juga dihadiri, Kasubdit Kerjasama Pemerintah Swasta Bappenas RI Dadang Jusron, Presiden Direktur National Standard Finance (NFS) Tomy Soeprapto dan Anton Abdullah perwakilan dari PT Penjamin Infrastruktur Indonesia.
"Proyek ini diusulkan PT Bahtera Pasir Multi Infrastruktur dengan menggandeng National Standard Finance (NFS), salah satu anak cabang Bank Dunia serta melibatkan Bappenas dan PT Penjamin Infrasrtruktur Indonesia," terangnya.
"Proyek ini tidak menggunakan APBN maupun APBD. Sifatnya investasi kepada pemerintah daerah. Setelah tiga puluh tahun, maka pelabuhan itu akan menjadi aset pemerintah daerah," kata Diah Mustika.
Pihak investor lanjut dia, akan membangun pelabuhan beserta sarana dan fasilitas penunjang.
"Untuk pembangunan pelabuhannya saja akan menelan biaya hingga Rp13 triliun. Pada kawasan itu juga akan diadakan pengadaan kapal besar 30 GT untuk para nelayan, rumah sakit, sekolah dan semua fasilitas penunjang termasuk jalan `bypass` atau jalan yang dibuat tidak melintasi jalan negara, baik itu jalan daerah dan jalan provinsi," tutur Diah Mustika.
Selain mendapat fasilitas pembangunan pelabuhan dari investor, pemerintah daerah juga kata Diah Mustika, akan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah pajak yang dipungut dari pelabuhan itu.
"Seperti pajak bumi bangunan dan pajak penghasilan baik pribadi maupun perusahaan," ujarnya. Proyek tersebut kata ia, direncanakan dimulai awal 2018.
"Awal 2018 sudah bisa dimulai. Pembangunan itu direncanakan memakan waktu paling cepat tiga tahun," tutur Diah Mustika.
Sementara Wakil Bupati Paser Mardikansyah berharap pembangunan pelabuhan ikan itu, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
"Semoga pembangun pelabuhan ikan tersebut bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarkat. Pelabuhan itu juga akan menjadi pusat pelabuhan ikan di Kaltim. Ini tentu akan menjadi kebanggan bagi Kabupaten Paser," kata Mardikansyah. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017