Penajam (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memiliki tanggungan utang proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak atau "multiyears" yang sudah terkontrak mencapai sekitar Rp200 miliar.
"Penurunan pandapatan pada 2017 akan berdampak ke berbagai kegiatan, keleluasaan anggaran juga semakin menipis," kata Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang ketika ditemui di Penajam, Kamis.
Ia mengatakan kondisi keuangan daerah yang semakin defisit akan membuat sejumlah kegiatan dan pembayaran insentif pegawai terancam terhenti.
Menurut Nicko, dengan beban utang pengerjaan kegiatan proyek tahun jamak yang cukup besar tersebut, pemerintah kabupaten harus berpikir untuk mendapatkan sumber pendapatan baru.
"Kondisi keuangan pemerintah kabupaten saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, jadi harus ada sumber pendapatan baru," ujarnya.
Nicko menambahkan empat proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak dimasukkan dalam usulan peminjaman dana kepada PT Sarana Multi Infrastruktur untuk mendapat pembiayaan agar dapat terus dikerjakan.
Keempat proyek itu, di antaranya pembangunan jalan Al Ula Nenang menuju Kawasan Industri Buluminung, jalan Riko akses Pulau Balang ring I dan akses menuju Pelabuhan Benuo Taka.
Namun, usulan peminjaman dana sebesar Rp348 miliar kepada PT SMI hingga kini masih tertahan dan belum mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
Jika pinjaman dana kepada PT SMI tidak terealisasi, pemerintah kabupaten akan melakukan evaluasi terhadap pengeluaran pada anggaran perubahan.
"Ada dua opsi untuk menyeimbangkan pendapatan daerah, yakni mengurangi perjalanan dinas dan insentif pegawai, serta menghentikan empat proyek multiyears yang sedang berjalan," jelas Nicko Herlambang.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro pada kesempatan sebelumnya menyatakan dari 12 paket proyek pembangunan jalan yang dibiayai melalui skema tahun jamak, sampai saat ini baru dua paket yang rampung 100 persen.
Sedangkan 10 paket proyek jalan yang masih dalam proses pengerjaan terancam putus kontrak atau dihentikan akibat keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak mencukupi.
Nilai dari seluruh proyek tersebut mencapai Rp671 miliar, namun Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara baru membayarkan sekitar 30 persen atau Rp200 miliar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Penurunan pandapatan pada 2017 akan berdampak ke berbagai kegiatan, keleluasaan anggaran juga semakin menipis," kata Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang ketika ditemui di Penajam, Kamis.
Ia mengatakan kondisi keuangan daerah yang semakin defisit akan membuat sejumlah kegiatan dan pembayaran insentif pegawai terancam terhenti.
Menurut Nicko, dengan beban utang pengerjaan kegiatan proyek tahun jamak yang cukup besar tersebut, pemerintah kabupaten harus berpikir untuk mendapatkan sumber pendapatan baru.
"Kondisi keuangan pemerintah kabupaten saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, jadi harus ada sumber pendapatan baru," ujarnya.
Nicko menambahkan empat proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak dimasukkan dalam usulan peminjaman dana kepada PT Sarana Multi Infrastruktur untuk mendapat pembiayaan agar dapat terus dikerjakan.
Keempat proyek itu, di antaranya pembangunan jalan Al Ula Nenang menuju Kawasan Industri Buluminung, jalan Riko akses Pulau Balang ring I dan akses menuju Pelabuhan Benuo Taka.
Namun, usulan peminjaman dana sebesar Rp348 miliar kepada PT SMI hingga kini masih tertahan dan belum mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
Jika pinjaman dana kepada PT SMI tidak terealisasi, pemerintah kabupaten akan melakukan evaluasi terhadap pengeluaran pada anggaran perubahan.
"Ada dua opsi untuk menyeimbangkan pendapatan daerah, yakni mengurangi perjalanan dinas dan insentif pegawai, serta menghentikan empat proyek multiyears yang sedang berjalan," jelas Nicko Herlambang.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro pada kesempatan sebelumnya menyatakan dari 12 paket proyek pembangunan jalan yang dibiayai melalui skema tahun jamak, sampai saat ini baru dua paket yang rampung 100 persen.
Sedangkan 10 paket proyek jalan yang masih dalam proses pengerjaan terancam putus kontrak atau dihentikan akibat keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak mencukupi.
Nilai dari seluruh proyek tersebut mencapai Rp671 miliar, namun Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara baru membayarkan sekitar 30 persen atau Rp200 miliar. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017