Samarinda (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur meminta sejumlah kepala daerah baik bupati maupun wali kota, membebaskan lahan untuk pembangunan yang dananya dari APBN, karena pemerintah tidak akan mengeluarkan anggaran jika lahannya belum jelas.
"Pemerintah pusat mau mengeluarkan biaya untuk daerah jika lahan pada proyek yang akan dibangun sudah dibebaskan oleh pemda yang dibuktikan dengan sertifikat tanah," ujar Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Samarinda, Senin.
Hal ini diungkapkan Awang Faroek saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang - RKPD) Kaltim untuk pelaksanaan 2018, di Planery Hall, Convention Hall Samarinda.
Meski kondisi keuangan daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota sekarang menurun, katanya, namun untuk pembangunan masih ada peluang karena mendapatkan dukungan dari APBN, asalkan pembebasan lahan diselesaikan oleh bupati atau wali kota.
Kepala daerah yang diminta menyelesaikan pembebasan lahan itu antara lain Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar, Bupati Kutai Kartenagara Rita Widyasari, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, dan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni.
Yusran Aspar diminta membebaskan lahan di Kawasan Industri Buluminung karena di lokasi itu akan dibangun pelabuhan dan techno park, pendanaannya ada yang dari swasta dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kemudian Rita Widyasari diminta menyelesaikan pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim dan pengembangan Waduk Marangkayu untuk meningkatkan produksi pangan.
Bendungan atau Waduk Marangkayu ditargetkan beroperasi pada 2019. Bendung ini akan berfungsi sebagai penyedia air baku, pengendali banjir, dan irigasi pertanian.
Namun dari 615 hektare lahan yang dibutuhkan, baru seluas 71 ha yang dibebaskan sehingga masih 544 ha yang menjadi tanggung jawab bupati untuk menuntaskan pembebasannya.
Sementara Rizal Effendi diminta membebaskan lahan bagi pembangunan kampus Institut Teknologi Kalimantan (ITK) untuk pengembangannya.
Untuk Neni Moerniaeni diminta segera menyiapkan lahan untuk keperluan pembangunan kilang minyak di Bontang dengan berkoordinasi dengan PT Badak NGL yang juga ada menguasai lahan di Bontang.
Neni juga mengamankan lahan yang akan dilewati pipa air tawar dari Sungai Mahakam sebagai sumber air baku PDAM Kota Bontang, sehingga masyarakat Bontang tidak kekurangan air bersih.
Selain itu, lanjut gubernur, Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh diminta gubernur melakukan revisi tata ruang wilayah dengan memasukkan Kecamatan Long Apari ke dalam kawasan strategis pengembangan ekonomi perbatasan.
"Presiden Joko Widodo telah menetapkan seluruh kawasan perbatasan dan pulau terluar sebagai kawasan yang mendapat prioritas. Pembangunan apa saja di kawasan perbatasan masuk prioritas tinggi yang dananya dari APBN, makanya pembangunan di Long Apari harus dimasukkan dalam RTRW Mahakam Ulu agar sinkron dengan kebijakan pusat," tutur gubernur. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Pemerintah pusat mau mengeluarkan biaya untuk daerah jika lahan pada proyek yang akan dibangun sudah dibebaskan oleh pemda yang dibuktikan dengan sertifikat tanah," ujar Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Samarinda, Senin.
Hal ini diungkapkan Awang Faroek saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang - RKPD) Kaltim untuk pelaksanaan 2018, di Planery Hall, Convention Hall Samarinda.
Meski kondisi keuangan daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota sekarang menurun, katanya, namun untuk pembangunan masih ada peluang karena mendapatkan dukungan dari APBN, asalkan pembebasan lahan diselesaikan oleh bupati atau wali kota.
Kepala daerah yang diminta menyelesaikan pembebasan lahan itu antara lain Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar, Bupati Kutai Kartenagara Rita Widyasari, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, dan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni.
Yusran Aspar diminta membebaskan lahan di Kawasan Industri Buluminung karena di lokasi itu akan dibangun pelabuhan dan techno park, pendanaannya ada yang dari swasta dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kemudian Rita Widyasari diminta menyelesaikan pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim dan pengembangan Waduk Marangkayu untuk meningkatkan produksi pangan.
Bendungan atau Waduk Marangkayu ditargetkan beroperasi pada 2019. Bendung ini akan berfungsi sebagai penyedia air baku, pengendali banjir, dan irigasi pertanian.
Namun dari 615 hektare lahan yang dibutuhkan, baru seluas 71 ha yang dibebaskan sehingga masih 544 ha yang menjadi tanggung jawab bupati untuk menuntaskan pembebasannya.
Sementara Rizal Effendi diminta membebaskan lahan bagi pembangunan kampus Institut Teknologi Kalimantan (ITK) untuk pengembangannya.
Untuk Neni Moerniaeni diminta segera menyiapkan lahan untuk keperluan pembangunan kilang minyak di Bontang dengan berkoordinasi dengan PT Badak NGL yang juga ada menguasai lahan di Bontang.
Neni juga mengamankan lahan yang akan dilewati pipa air tawar dari Sungai Mahakam sebagai sumber air baku PDAM Kota Bontang, sehingga masyarakat Bontang tidak kekurangan air bersih.
Selain itu, lanjut gubernur, Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh diminta gubernur melakukan revisi tata ruang wilayah dengan memasukkan Kecamatan Long Apari ke dalam kawasan strategis pengembangan ekonomi perbatasan.
"Presiden Joko Widodo telah menetapkan seluruh kawasan perbatasan dan pulau terluar sebagai kawasan yang mendapat prioritas. Pembangunan apa saja di kawasan perbatasan masuk prioritas tinggi yang dananya dari APBN, makanya pembangunan di Long Apari harus dimasukkan dalam RTRW Mahakam Ulu agar sinkron dengan kebijakan pusat," tutur gubernur. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017