Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Paser M Nasri, meminta kepada masyarakat agar melaporkan jika mengetahui ada oknum perangkat desa maupun kepala desa yang terlibat dalam kasus pencurian besi tua di Taman Hutan Raya (Tahura) di Desa Petangis, Kecamatan Batu Engau.
"Laporkan jika ada oknum perangkat desa atau kepala desa yang terlibat dalam kasus pencurian besi tua di Tahura," tegas Nasri di Tanah Grogot, Senin.
Namun hingga saat ini kata Nasri, Apdesi Paser belum menerima laporan terkait adanya keterlibatan kepala desa maupun perangkat desa dalam kasus pencurian besi tua itu.
"Sejauh ini belum ada laporan masyarakat," tutur Nasri.
Kasus pencurian besi tua itu merebak setelah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser melaporkan adanya pengambilan besi tua yang dilakukan sejumlah orang di Taman Hutan Raya (Tahura) di Desa Petangis Kecamatan Batu Engau.
Kapolres Paser Ajun Komisaris Besar Polisi Hendra Kurniawan menyatakan, telah menindaklanjuti laporan pemerintah setempat terkait dugaan pencurian besi tua tersebut.
Namun polisi lanjut Hendra, tidak bisa dengan mudah menahan pihak terlapor, karena warga tersebut memiliki dokumen yang mendukung tindakan mengambil besi tua di kawasan Tahura itu.
"Warga yang sudah kami periksa, memiliki dokumen yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan hibah besi bekas BHP tersebut," katanya.
Sehingga menurut Hendra, polisi tidak bisa serta-merta bisa menahan warga tersebut.
Terkait informasi dari Pemkab Paser yang menyebutkan bahwa status besi tua yang dimaksud masih merupakan milik pemerintah, sehingga upaya tindakan untuk memiliki barang tersebut harus melalui lelang, Hendra meminta dokumen lelang itu.
Jika pemerintah telah menyatakan dokumen lelang besi tua tersebut tambah Hendra, maka polisi akan dengan mudah melakukan tindakan penahanan kepada sekelompok warga yang dilaporkan tersebut
"Kami berharap, pemkab dapat menyerahkan dokumen yang menyatakan barang tersebut akan dilelang sehingga untuk proses kasus ini polisi bisa mengambil tindakan," terang Hendra.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Paser Aji Sayid Fathur Rahman mengatakan bahwa, pemerintah daerah telah menyerahkan dan memaparkan bahwa tidak ada legalitas, jika mengambil besi tua yang ada di kawasan Tahura tersebut.
"Pemerintah pusat belum memberikan jawaban terkait besi tua itu sehingga tidak mungkin pemerintah daerah menyerahkan ke pihak lain. Walaupun sudah diserahkan ke pemerintah daerah, maka itu akan menjadi aset pemerintah dan tidak mungkin semudah itu diserahkan ke pihak lain, tanpa penghapusan aset," ujarnya.
"Jadi, jika ada dokumen yang berbeda dengan penjelasan pemerintah daerah, makka dapat dipastikan dokumen itu palsu," terang Fathur Rahman. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Laporkan jika ada oknum perangkat desa atau kepala desa yang terlibat dalam kasus pencurian besi tua di Tahura," tegas Nasri di Tanah Grogot, Senin.
Namun hingga saat ini kata Nasri, Apdesi Paser belum menerima laporan terkait adanya keterlibatan kepala desa maupun perangkat desa dalam kasus pencurian besi tua itu.
"Sejauh ini belum ada laporan masyarakat," tutur Nasri.
Kasus pencurian besi tua itu merebak setelah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser melaporkan adanya pengambilan besi tua yang dilakukan sejumlah orang di Taman Hutan Raya (Tahura) di Desa Petangis Kecamatan Batu Engau.
Kapolres Paser Ajun Komisaris Besar Polisi Hendra Kurniawan menyatakan, telah menindaklanjuti laporan pemerintah setempat terkait dugaan pencurian besi tua tersebut.
Namun polisi lanjut Hendra, tidak bisa dengan mudah menahan pihak terlapor, karena warga tersebut memiliki dokumen yang mendukung tindakan mengambil besi tua di kawasan Tahura itu.
"Warga yang sudah kami periksa, memiliki dokumen yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan hibah besi bekas BHP tersebut," katanya.
Sehingga menurut Hendra, polisi tidak bisa serta-merta bisa menahan warga tersebut.
Terkait informasi dari Pemkab Paser yang menyebutkan bahwa status besi tua yang dimaksud masih merupakan milik pemerintah, sehingga upaya tindakan untuk memiliki barang tersebut harus melalui lelang, Hendra meminta dokumen lelang itu.
Jika pemerintah telah menyatakan dokumen lelang besi tua tersebut tambah Hendra, maka polisi akan dengan mudah melakukan tindakan penahanan kepada sekelompok warga yang dilaporkan tersebut
"Kami berharap, pemkab dapat menyerahkan dokumen yang menyatakan barang tersebut akan dilelang sehingga untuk proses kasus ini polisi bisa mengambil tindakan," terang Hendra.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Paser Aji Sayid Fathur Rahman mengatakan bahwa, pemerintah daerah telah menyerahkan dan memaparkan bahwa tidak ada legalitas, jika mengambil besi tua yang ada di kawasan Tahura tersebut.
"Pemerintah pusat belum memberikan jawaban terkait besi tua itu sehingga tidak mungkin pemerintah daerah menyerahkan ke pihak lain. Walaupun sudah diserahkan ke pemerintah daerah, maka itu akan menjadi aset pemerintah dan tidak mungkin semudah itu diserahkan ke pihak lain, tanpa penghapusan aset," ujarnya.
"Jadi, jika ada dokumen yang berbeda dengan penjelasan pemerintah daerah, makka dapat dipastikan dokumen itu palsu," terang Fathur Rahman. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017