Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak melarang keras warganya ikut-ikutan demontrasi ke Jakarta yang rencananya digelar secara besar-besaran pada 25 November dan 2 Desember.
"Orang-orang yang tetap nekat pergi ke Jakarta hanya untuk ikut demonstrasi tersebut berpotensi menjadi teroris. Iya, karena pemikiran mereka radikal. Itu kan pemikiran teroris," kata Gubernur di Markas Kodam VI Mulawarman di Balikpapan, Rabu.
Dalam acara bertajuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim tersebut, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltim Inspektur Jenderal Polisi Safaruddin menyampaikan maklumat untuk seluruh masyarakat Kaltim dan Kalimantan Utara.
Secara rinci, Kapolda menyampaikan bahwa sebelum menyampaikan pendapat di muka umum, maka penanggung jawab wajib memberitahu kepolisian setempat mengenai acara tersebut.
Apabila pemberitahuan tidak disampaikan dan acara terus berlangsung, maka hal tersebut adalah tindakan melanggar hukum.
"Kepolisian akan menindak tegas para peserta kegiatan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku," tegas Kapolda.
Penyampaian pendapat di muka umum itu juga tidak boleh mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, serta peserta dilarang membawa barang-barang berbahaya seperti senjata tajam, tambahnya.
"Juga bagi warga Kaltim dan Kaltara, penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan di wilayah masing-masing, tapi tidak di luar wilayah Kaltim dan Kaltara," jelas Kapolda.
Untuk mendukung kepolisian, Pangdam VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Johny L Tobing menyatakan TNI siap membantu polisi dalam pengamanan demonstrasi lanjutan yang diisukan akan digelar 25 November dan 2 Desember mendatang.
"Saya `backup` Kapolda 100 persen. Kapolda minta apa saja, minta darah saya mendidih juga gak apa-apa," katanya di hadapan ratusan undangan yang hadir pada pertemuan itu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Orang-orang yang tetap nekat pergi ke Jakarta hanya untuk ikut demonstrasi tersebut berpotensi menjadi teroris. Iya, karena pemikiran mereka radikal. Itu kan pemikiran teroris," kata Gubernur di Markas Kodam VI Mulawarman di Balikpapan, Rabu.
Dalam acara bertajuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim tersebut, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltim Inspektur Jenderal Polisi Safaruddin menyampaikan maklumat untuk seluruh masyarakat Kaltim dan Kalimantan Utara.
Secara rinci, Kapolda menyampaikan bahwa sebelum menyampaikan pendapat di muka umum, maka penanggung jawab wajib memberitahu kepolisian setempat mengenai acara tersebut.
Apabila pemberitahuan tidak disampaikan dan acara terus berlangsung, maka hal tersebut adalah tindakan melanggar hukum.
"Kepolisian akan menindak tegas para peserta kegiatan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku," tegas Kapolda.
Penyampaian pendapat di muka umum itu juga tidak boleh mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, serta peserta dilarang membawa barang-barang berbahaya seperti senjata tajam, tambahnya.
"Juga bagi warga Kaltim dan Kaltara, penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan di wilayah masing-masing, tapi tidak di luar wilayah Kaltim dan Kaltara," jelas Kapolda.
Untuk mendukung kepolisian, Pangdam VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Johny L Tobing menyatakan TNI siap membantu polisi dalam pengamanan demonstrasi lanjutan yang diisukan akan digelar 25 November dan 2 Desember mendatang.
"Saya `backup` Kapolda 100 persen. Kapolda minta apa saja, minta darah saya mendidih juga gak apa-apa," katanya di hadapan ratusan undangan yang hadir pada pertemuan itu. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016